Breaking News:

Berita Banjarnegara

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banjarnegara terkait Kasus Suap Bupati Nonaktif Budhi Sarwono

KPK memeriksa Wakil KEtua DPRD Banyumas Edy Purwanto dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Editor: rika irawati
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan saksi dalam penanganan kasus dugaan suap dan grartifikasi pengadaan barang jasa tahun 2017-2018 yang melibatkan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Giliran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Edy Purwanto diperiksa penyidik.

Dikutip dari Kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Edy diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas.

"Hari ini, bertempat di Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi untuk tersangka BS (Budhi Sarwono)," ujar Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Banjarnegara Bantah Tudingan KPK, Disebut Mangkir Padahal Belum Dapat Surat Resmi

Baca juga: KPK Panggil Lagi Saksi, Telusuri Permintaan Fee Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Banjarnegara

Baca juga: Terus Dalami Dugaan Suap Bupati Nonaktif Banjarnegara, KPK Periksa Dua Saksi dari ULP dan Wiraswasta

Baca juga: Berikut Hasil Pemeriksaan KPK Terhadap Ajudan Budhi Sarwono, Kaitan Kasus Korupsi di Banjarnegara

Selain Wakil Ketua DPRD, menurut Ali, KPK akan memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) bernama Tatag Rochyadi dan mantan PNS bernama Heron Kristanto.

Kemudian, Direktur CV Tuk Sewu Waluyo Edi Sujarwo, Direktur PT Anugrah Setiya Buana Zainal Arifin, dan Staf Administrasi PT Bumiredjo, serta Direktur CV Karya Bhakti Nursidi Budiono.

Dalam kasus ini, KPK menduga, Budhi menerima commitment fee atas berbagai pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar.

Budhi juga diduga berperan aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur, di antaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Sebelumnya, di hadapan awak media, Budhi membantah adanya dugaan penerimaan fee sebesar Rp 2,1 miliar dari berbagai proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Baca juga: Gaji Tak Cukup, Penjaga Sekolah di Purbalingga Nyambi Jualan Ganja. Terima Pasokan dari Luar Jawa

Baca juga: Kemenag Keluarkan Aturan terkait Ibadah Natal 2021, Ibu Hamil dan Lansia Diminta Ibadah di Rumah

Baca juga: Perampok Satroni Petshop di Colomadu Karanganyar, Sempat Bekap Pegawai dan Todongkan Mirip Pistol

Baca juga: Bus Rombongan Santri Terguling di Turunan Dekat Guci Tegal, Sempat Tabrak Pikap dari Arah Berlawanan

Ia justru meminta agar KPK membuktikan adanya pemberian uang dari pemborong kepada dirinya.

"Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan, dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya," ucap Budhi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/9/2021), dikutip dari Antara.

"Insyaallah, saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata dia.

Budhi juga membantah sebagai pemilik perusahaan Bumi Redjo.

Namun, ia mengakui, perusahaan tersebut milik orangtuanya. Kendati demikian, menurut Budhi, perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti proyek yang ada di Banjarnegara. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved