DPW Purbalingga Diminta Ikut Nimbrung Gerakan Mageh Padha Sekolah, Disebut Herni Biar Lebih Nendang

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Para istri PNS yang tergabung dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purbalingga diminta ikut terlibat bantu Gerakan Mageh Padha Sekolah (GMPS). 

Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti yang juga selaku Penasehat DWP Kabupaten Purbalingga, Jumat (3/12/2021) di Gedung Srikandi Kompleks Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga.

Dia menjelaskan, pengentasan masalah anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS) merupakan program prioritas pemerintah. 

Baca juga: Peringati Hari Disabilitas Internasional, Bupati Purbalingga Ajak Masyarakat Dukung Difabel Mandiri

Baca juga: Gaji Tak Cukup, Penjaga Sekolah di Purbalingga Nyambi Jualan Ganja. Terima Pasokan dari Luar Jawa

Baca juga: Pelukis Purbalingga Chune Ebeg Mayong Gelar Pameran Tunggal, Angkat Tema Batu Bertuah Nogo Sui

Baca juga: Genjot PAD di Akhir Tahun, Bupati Purbalingga Minta OPD Lakukan Rekomendasi BPK

Di Kabupaten Purbalingga ini masih ada 10,32 persen atau 20.283 AUSTS dan termasuk 4 kabupaten terbanyak di Jawa Tengah, bersama Kabupaten Pemalang, Jepara, dan Rembang.

"Kami nderek titip bagaimana agar Dharma Wanita bisa bersinergi membantu mendorong bagaimana anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah ini bisa kembali bersekolah," ujar Sekda dalam acara Pengukuhan Ketua Antar Waktu DWP Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2019 - 2024 di Gedung Srikandi, Jumat (3/12/2021).

Dia menyampaikan, GMPS tidak harus menunggu intervensi APBD.

Karena, bila menunggu, capaiannya akan sangat rendah. 

Bantuan DWP yang bisa dilakukan tidak harus berupa bantuan dari APBD.

"Kami dorong misalnya pendataan terlebih dahulu."

"Karena data 20.283 ini adalah data Susenas, yang artinya data yang belum by name by address."

"Nah tugas ibu-ibu semua baik DWP maupun TP PKK kami aktifkan data by name by address." 

"Sebetulnya mereka siapa, di mana, dan mengapa yang seharusnya sekolah tapi tidak sekolah,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, sesuai data, AUSTS di Purbalingga mayoritas berusia di atas 15 tahun atau tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. 

Hal ini dimungkinkan terkendala biaya transportasi untuk sekolah. 

Selain itu keberadaan pabrik atau plasma turut andil membuat anak lebih memprioritaskan mencari uang daripada sekolah.

"Monggo disengkuyung bersama."

"Artinya nanti Gerakan Orang Tua Asuh bisa diaktifkan kembali atau di sektor-sektor lain yang tidak formal," terangnya. 

Disamping membantu program GMPS, Sekda juga mengingatkan Kembali peran anggotanya sebagai istri PNS untuk mensupport suami.

Karena dibalik laki-laki yang hebat ada wanita yang hebat.

"Hal seperti itu sekarang sudah biasa." 

"Sekarang bergerak ke sesuatu yang lebih nendang untuk bisa menunjukan bahwa DWP punya peran." 

"Tidak hanya melakukan pertemuan rutin, acara seremonial kemudian tidak ada outcome."

"Tapi harus betul-betul gerakan nyata kontribusi nyata untuk apa yang jadi prioritas Pemkab Purbalingga," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (3/12/2021). 

Sementara itu Ketua DWP Kabupaten Purbalingga, Dyah Agus Winarno yang baru saja dikukuhkan untuk masa bhakti 2019 -2024 menyampaikan program-program unggulan.

Seperti peningkatan kapasitas SDM, pengurus/anggota melalui kegiatan seperti workshop, seminar hingga pelatihan.

"Kami juga akan mencoba membantu wilayah binaan berskup desa yang sifatnya tematik melalui UMKM, Kesehatan, dan kebersihan lingkungan dalam PHBS (pola hidup bersih dan sehat)," imbuhnya. (*)

Baca juga: Gerebek Rumah Produksi Miras di Kaliwungu Kudus, Polisi Temukan 108 Botol Arak Siap Edar

Baca juga: Tahun Depan Pemkab Kudus Hadirkan Omah UMKM, Ini Maksud Tujuan Bupati Hartopo

Baca juga: Bupati Pati Tak Mau Lagi Bernegoisasi, Kompleks Lokalisasi Lorok Indah Tetap Ditutup dan Dibongkar

Baca juga: PBB-P2 Kabupaten Pati Sudah Melebihi Target Tahun Ini, Kecamatan Winong Paling Cepat Lunas