Breaking News:

Berita Purbalingga

Genjot PAD di Akhir Tahun, Bupati Purbalingga Minta OPD Lakukan Rekomendasi BPK

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berupaya terus menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memimpin Rapat Kordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di ruang rapat bupati, Rabu (1/12/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berupaya terus menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

Tiwi, sapaan bupati, juga meminta seluruh jajaran OPD pengelola pendapatan segera melakukan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai melaksanakan audit kinerja optimalisasi PAD, beberapa waktu lalu.

Satu di antaranya, melakukan kajian terhadap potensi pendapatan daerah yang ada.

Hal itu merupakan upaya strategis dalam rangka menutup berkurangnya penerimaan dari pemerintah pusat akibat refocusing anggaran selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, ada sejumlah rekomendasi BPK yang wajib dilakukan OPD pengelola pendapatan.

"Misalnya, dalam kita membuat target pendapatan atau target pajak tahunan belum ada kajian yang jelas sehingga saat target tidak tercapai, bisa diketahui apa penyebabnya."

"Mulai 2022 nanti, secara bertahap, kita lakukan kajiannya," ujar Bupati Tiwi saat memimpin Rapat Kordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) di ruang rapat bupati, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Dua Rumah di Banjaran Purbalingga Hangus Terbakar, Api Diduga Muncul dari Korsleting Listrik

Baca juga: Tiga Motor Honda Adu Kuat di Kemangkon Purbalingga, Tiga Pemotor Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga: Pabrik Kayu di Kaligondang Purbalingga Terbakar, Pekerja Lihat Percikan Api dari Mesin Penggergaji

Baca juga: 20.283 Anak Usia 7-18 Tahun di Purbalingga Tidak Bersekolah, Ini Solusi yang Diterapkan Pemkab

Selain itu, OPD juga diminta memperbarui regulasi terkait pendapatan yang sudah mengalami offdate atau kedaluwarsa.

Pembaruan regulasi itu diperlukan agar tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian.

"Tarif retribusi, menurut BPK, wajib dilakukan kajian ulang setiap tiga tahun sehingga kita bisa melakukan penyesuaian tarif retribusi meski nantinya dilakukan secara bertahap," katanya dalam rilis.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved