Breaking News:

Berita Banjarnegara

Ngos-ngosan Bayar Insentif RT RW, PPDI Banjarnegara Minta Pemkab Tak Lagi Pangkas ADD

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjarnegara meminta pemerintah kabupaten (pemkab) meningkatkan lagi alokasi dana desa (ADD).

Penulis: khoirul muzaki | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/KHOIRUL MUZAKI
Pengurus PPDI Banjarnegara melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara di gedung DPRD, Senin (15/11/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjarnegara meminta pemerintah kabupaten (pemkab) meningkatkan lagi alokasi dana desa (ADD).

Dua tahun ini, pemerintah desa harus memutar otak mencukupi kebutuhan anggaran akibat pemangkasan ADD sebagai imbas refocussing dana untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ketua Umum PPDI Kabupaten Banjarnegara Eli Sunanto mengatakan, dua tahun ini, pemangkasan ADD Rp 9 miliar-Rp 10 miliar.

"Yang jelas, memengaruhi jalannya roda pemerintahan," kata Eli, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Pemkab Banjarnegara Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana, Berlaku Tiga Bulan Mulai 9 November

Baca juga: Gunakan Panas Bumi, Geodipa Siapkan Listrik Berkekuatan 10 MW di Dieng Banjarnegara

Baca juga: Akses ke Dieng via Pejawaran Banjarnegara Terganggu, Tebing Setinggi 40 Longsor Tutupi Jalan di Beji

Baca juga: Jangan Diberi Oli Bekas! Begini Cara Menolong Korban Digigit Ular Menurut Dokter RSI Banjarnegara

Padahal, menurutnya, pemerintah desa harus memikirkan operasional, membiayai lembaga kemasyarakatan desa, hingga intensif untuk RT atau RW.

Biasanya, kebutuhan itu tercukupi menggunakan ADD yang ada.

Anggaran dana desa juga digunakan untuk membayar tunjangan aparatur pemerintah desa (Siltap).

Kini, pemdes harus mencari tambahan penghasilan untuk membiayai berbagai pengeluaran. Apalagi, mereka juga harus menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa yang tiap orang bisa mencapai ratusan ribu rupiah per bulan.

"ADD, paling sisa Rp 2 juta-Rp 5 juta per tahun. Padahal, kami butuh operasional, intensif RT RW, Linmas, lembaga kemasyarakatan, dan BPJS," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menaikkan kembali ADD agar kebutuhan desa tercukupi. Terlebih, pandemi Covid 19 saat ini sudah melandai.

Dia berharap, ADD tak lagi dipangkas dalam refocussing anggaran untuk penanggulangan Covid 19. (*)

Baca juga: Aksi Kejar-kejaran Penagih Utang di Banyumas Berakhir di Kantor Polisi, 5 Orang Jadi Tersangka

Baca juga: Bupati Purbalingga Serahkan 101 Alat dan Mesin Pertanian kepada 59 Kelompok Tani: Aja Ngasi Mubah

Baca juga: Selamat! Remaja Asal Banyumas Athifa Sahnaz Ramadhani Jadi Runner Up Putri Remaja Indonesia 2021

Baca juga: Capaian Vaksinasi Lansia Rendah, Gubernur Ganjar Beri Warning 10 Kabupaten. Diberi Waktu 2 Hari

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved