Breaking News:

Berita Pati

Datangi DPRD Pati, Nelayan Minta Dewan Bersurat ke Presiden Mencabut PP 85/2021

Tak cukup menggelar demonstrasi di Tempat Pelelangan Ikan Juwana, nelayan dan pengusaha perikanan di Pati menggelar aksi lagi di DPRD Pati, Rabu.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Paguyuban Nelayan Mina Santosa menggelar aksi unjuk rasa sebelum beraudiensi dengan DPRD Pati terkait penolakan terhadap Peraturan Pemerintah 85 Tahun 2021, Rabu (29/9/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Tak cukup menggelar demonstrasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana, nelayan dan pengusaha perikanan di Pati menggelar aksi lagi di DPRD Pati, Rabu (29/9/2021).

Membawa spanduk dan poster penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, demonstran yang tergabung dalam Paguyuban Nelayanan Mina Santosa mereka meminta wakil rakyat memperjuangkan aspirasi mereka.

Para nelayan tersebut menyatakan, PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu sangat merugikan.

Nelayan dan pelaku usaha perikanan dipaksa membayar pungutan cukup tinggi menurut aturan tersebut.

Saat di DPRD, mereka diterima Komisi B DPRD Pati.

"Kami sepakat membayar pajak asal tarifnya bersahabat!" Begitu bunyi tulisan di satu poster yang mereka bawa.

"Gara-gara Trenggono Nelayan Rekoso!" bunyi tulisan lain yang mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Baca juga: Dicekik Pajak dan Retribusi, Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan di Juwana Pati Demo

Baca juga: Bupati Pati Haryanto: Lapak PKL Alun-alun Timur Dilarang Diperjualbelikan

Baca juga: Polisi Gerebek Rumah Produksi Miras di Trangkil Pati, Izin Ke Pemdes untuk Budidaya Lele

Baca juga: Uji Coba PTM SMPN 1 Winong Dihentikan, Bupati Pati: Ada 13 Siswa Reaktif Hasil Rapid Antigen

"Kami menolak PP 85 ini. Harus dikaji ulang dan direvisi karena bagi kami, sangat memberatkan. Dampaknya akan banyak pengangguran, khususnya nelayan jaring kantong bertarik atau cantrang."

"Kalau (aturan) ini diterapkan, sekitar 20 ribu orang (anggota paguyuban kami) akan nganggur. Kami mohon, Pak Menteri, Presiden, mengkaji ulang," ujar Ketua Paguyuban Nelayan Mina Santosa, Heri Budiyanto, di DPRD Pati.

Heri menyebut, PP ini membuat nelayan sangat sengsara. Sebab besaran pungutan naik berkali-kali lipat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved