Berita Kudus

Insentif Nakes di Kudus Dikabarkan Dipotong, Dinkes: Itu Tidak Elok

Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dikabarkan dipotong.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
ILUSTRASI. Anggota Komunitas Onto Onto Thok membawa kertas bertuliskan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Korona Runtuh, saat upacara HUT ke 76 Kemerdekaan RI, di lapangan Wergu Wetan, 17 Agustus 2021 lalu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dikabarkan dipotong.

Bahkan, kasus ini tengah ditangani Polda Jawa Tengah.

Terkait dugaan pemotongan insentif itu, Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) Kudus menyayangkannya.

Kepala DKK Kudus Badai Ismoyo mengatakan, memotong insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 itu tidak pantas.

Terlebih, insentif di rumah sakit sudah di atas rata-rata pegawai lain.

"Memoto‎ng insentif nakes yang menangani Covid itu jeruk makan jeruk, itu tidak elok," ujarnya, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Alhamdulillah, Tunggakan Insentif Tahun 2020 untuk Nakes Kudus Sudah Dibayar. Capai Rp 9,3 Miliar

Baca juga: Data Kematian Akibat Covid di Kudus Tercatat 51 Kasus Per Hari, Begini Penjelasan Dinkes

Baca juga: Siska Yakin, Janinnya Dalam Kondisi Baik setelah Terima ‎Vaksin Covid di Puskesmas Kaliwungu Kudus

Baca juga: Kamis Pembagian Nasi Buka Luwur Makam Sunan Kudus, Didistribusikan Melalui Pihak Desa

Apalagi, bila oknum yang melakukan pemotongan sudah mendapatkan ‎insentif cukup besar.

"Akeh jeh kurang akeh (banyak masih kurang banyak-red). Sungguh truwelu (terlalu-red)," selorohnya.

Menurutnya, besaran insentif direksi RSUD Kudus, setiap bulannya, setara dengan empat ekor kerbau.

"Lumayan gede, setiap bulan bisa kurban empat ekor kerbau, jika setiap bulan diubah Iduladha," jelasnya.

‎Berdasarkan informasi yang beredar, pemotongan insentif itu dilakukan untuk pemerataan agar semua nakes memperoleh insentif.

Menanggapi kabar tersebut, Badai menilai, niat memotong insentif itu tetaplah merupakan tindakan kriminal.

"Apapun, memotong hak orang ‎dan yang dipotong tidak menerimakan, itu kriminal," ujar dia.

Jika alasannya ketimpangan kesejahteraan, Badai menyarankan, ‎seharusnya, manajemen memotong insentifnya sendiri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved