Berita Kudus

Insentif Nakes di Kudus Dikabarkan Dipotong, Dinkes: Itu Tidak Elok

Insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dikabarkan dipotong.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
ILUSTRASI. Anggota Komunitas Onto Onto Thok membawa kertas bertuliskan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Korona Runtuh, saat upacara HUT ke 76 Kemerdekaan RI, di lapangan Wergu Wetan, 17 Agustus 2021 lalu. 

"Kenapa manajemen melihat kesenjangan pendapatan tidak memotong insentifnya sendiri yang cukup tinggi agar yang lainnya kebagian kesejahteraan," ujar dia.‎

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Abdul Aziz Achyar
Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Abdul Aziz Achyar (TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA)

Sementara, Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Abdul Aziz Achyar batal memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaan Polda Jateng terhadap dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes), Sabtu.

Wartawan yang diminta untuk datang ke Kafe DD pukul 15.30 WIB, hanya ditemani Humas RSUD Kudus tanpa mendapatkan klarifikasi yang jelas.

"Mohon maaf, terkait informasi yang sedang ramai diperbincangkan mengenai RSUD Kudus, dari Pak Direktur belum bisa memberikan keterangan apapun," ujar Humas RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Saiful Anas, lewat grup Whatsapp Media RSUD Loekmono Hadi, Sabtu.

Batalnya pertemuan itu, lantaran kesibukan dan pemeriksaan internal rumah sakit yang masih terus berjalan.

"Selain karena seharian tadi sedang ada kegiatan dan saat ini pihak direksi masih melakukan pemeriksaan internal terkait masalah yang ada," ujarnya.

Rencananya, klarifikasi tersebut akan dijadwalkan‎ Senin (23/8/2021) mendatang.

"Senin langsung sama Direktur. Besok, kami infokan lebih lanjut," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kudus Sandung Hidayat menilai, kabar dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan, memalukan.

Dia meminta aparat melakukan pengusutan secara tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

"Ini menjadi sinyal untuk mengusut adanya dugaan korupsi yang lain bila ada. Sebab, anggaran kesehatan termasuk insentif cukup besar," kata dia.

Baca juga: Tersedia Berbagai Diskon bagi Pengguna Honda di Aplikasi Motorku X, Begini Cara Mendapatkan

Baca juga: Modal Telepon Pintar, Ibu-ibu Kampung Marketer Purbalingga Raup Penghasilan hingga Rp 16 Juta/Bulan

Baca juga: Datang ke Sragen, Mensos Tri Rismaharini Serahkan Bantuan Rp 1,8 Miliar Kepada 1.536 Warga

Baca juga: Bayi Kembar Siam Lahir di RSUD Dr Soeselo Slawi Tegal, Terdeteksi Sejak Kehamilan 4 Bulan

Senada, Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah sesuai kewenangan.

"Kami tak ikut campur soal penyelidikan yang dilakukan Polda Jateng, sebab kami sebatas pengawasan," katanya.

Namun, sebagai wakil rakyat, Sayid bersama komisi D akan memanggil RSUD Kudus untuk dimintai keterangan.

"Kami akan mengundang ‎RSUD Kudus untuk mendapatkan kejelasan," jelasnya. (Raka F Pujangga)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved