Berita Jateng
Dihantam Pandemi dan Terdampak PPKM, HIPMI Jateng: Kebijakan Pemerintah Membuat Kita Miskin
Buka-tutup kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah membuat pengusaha muda di Jawa Tengah sengsara.
Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: rika irawati
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Buka-tutup kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah membuat pengusaha muda di Jawa Tengah sengsara.
Pasalnya, penerapan PPKM hingga saat ini dinilai masih tidak efektif dan justru membuat para pengusaha semakin babak belur.
"Kami sudah mengalami krisis ekonomi 17 bulan. Kami bertanya, apakah Covid-19 ini membuat kita miskin? Sepertinya, tidak. Kebijakan pemerintah lah yang membuat kita miskin," ujar Ketua HIPMI Jateng Billy Dahlan kepada wartawan, Jumat (24/7/2021).
Baca juga: Hipmi Banyumas Tolak Jateng di Rumah Saja, Supangkat: Aspirasi Mereka Segera Kami Teruskan
Baca juga: Truk Angkutan Logistik Harus Masuk Tol selama PPKM Darurat, Aptrindo Jateng DIY: Babak Belur!
Baca juga: PSIS Semarang Manfaatkan Jeda Kompetisi untuk Berburu Sponsor, Junianto: Ada yang Beri Lampu Hijau
Baca juga: Racik Kulit Kebab Jadi Cemilan, Cara Warga Gayamsari Semarang Ini Lawan Pandemi Pasca Kena PHK
Billy mengungkapkan, dirinya mewakili pengusaha muda di Jawa Tengah, mengaku sudah tak kuat merasakan imbas penerapan PPKM.
Menurutnya, para pengusaha sudah mencoba bertahan dengan melakukan efisiensi dan inovasi untuk menekan kerugian. Namun, cara yang dilakukan belum berhasil.
Bahkan, ia menyebutkan, kerugian yang mencapai miliaran membuat para pengusaha terpaksa melakukan PHK terhadap karyawan.
Di samping itu, penjualan aset juga tidak bisa dihindarkan untuk menutupi operasional perusahaan.
"Pandemi kami sudah coba menyiasati dengan fokus ke satu prioritas, efisiensi dan mengurangi tenaga kerja. Pindah online, kami lakukan itu juga namun dengan PPKM diketatkan berat juga," katanya.
"Saya sendiri punya karyawan di grup, 6.000 orang dan tahun lalu sudah merumahkan hampir 2.000 orang. Kami juga sudah mem-PHK lebih dari 600 orang dan kas juga sudah habis. Saat PPKM darurat ini, mau menggaji karyawan sudah bingung, mau diefisiensikan semua. Saya yakin, ini juga terjadi pada banyak pengusaha," keluhnya.
Billy mengatakan, dari total 1.500 anggota pengusaha HIPMI Jateng, pengusaha yang tidak terdampak pandemi tidak lebih dari 3 persen.
Menurutnya, yang mampu bertahan tersebut di antaranya hanyalah bidang kesehatan dan farmasi, mengingat saat ini sangat dibutuhkan.
Baca juga: Bupati Klaim Kasus Covid di Batang Turun Sejak PPKM Darurat, dari 70 Kasus Jadi 50 Kasus Harian
Baca juga: Stok Habis, Vaksinasi Dosis Dua untuk Masyarakat Umum di Kendal Terancam Tak Tepat Waktu
Baca juga: Karimunjawa Jepara Masih Ditutup untuk Wisatawan, Dampak Perpanjangan PPKM Darurat
Baca juga: Cerita Pendamping Korban Kekerasan Perempuan saat Pandemi: Visum di Ruangan yang Sama Pasien Covid
Sementara lainnya, merasakan dampak hingga mengalami kerugian miliaran rupiah.
"Mayoritas terdampak, baik sektor esensial maupun nonesensial. Wisata, retail, advertising, semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jangankan kehilangan potensi, yang sudah benar hilang saja sudah puluhan miliar," sebutnya.
Dengan kondisi tersebut, HIPMI Jateng lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah.
Pasalnya, HIPMI melihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak memberikan dampak apapun.
Termasuk, PPKM yang dilakukan saat ini, menurutnya, tidak terukur dan tidak memiliki target jelas.
Disampaikan, jika PPKM hanya untuk mencegah dan mengurangi penularan maka dirinya tidak yakin kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat.
Pasalnya, jika PPKM nanti dibuka, tidak ada jaminan penularan akan mengalami penurunan.
Justru, ia melihat, penularan akan semakin masif dan akan semakin banyak.
"Kami tidak masalah dengan PPKM, tapi PPKM yang lebih terukur. Kalau misalnya dengan PPKM hanya untuk mengurangi penularan, nanti kalau PPKM dibuka juga akan sama saja," sebutnya.
Sebagai solusi, Billy meminta pemerintah fokus memperbaiki fasilitas kesehatan dan menambah tenaga kesehatan untuk menekan kematian Covid-19.
Ia yakin, dengan fokus pada dua hal tersebut, kematian dan ketakutan masyarakat terhadap virus Covid-19 akan berkurang sehingga bisa menjalani hidup normal.
"Itu diperbaiki faskes dan nakes, dilengkapi fasilitasnya agar masyarakat tenang dengan Covid-19," ungkapnya.
Bendahara HIPMI Jateng Rudy menambahkan, PPKM sangat memberikan dampak bagi pengusaha di Jateng maupun nasional.
"Kami berharap, PPKM darurat tidak diperpanjang, bisa hidup seperti biasanya tentunya dengan prokes ketat," tukasnya. (*)
