Tahun Ini Terbentuk 298 Desa Antipolitik Uang di Jateng, Ini Tujuan Bawaslu Kaitan Pemilu

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Bawaslu Jateng mulai menambah kader pengawasan partisipatif masyarakat di ruang lingkup desa berbentuk desa antipolitik uang.

Pendidikan politik terhadap pemilih pada masyarakat desa terutama terkait money politics bakal digenjot.

Itu agar mereka bersama-sama dan sepakat untuk memerangi aktivitas yang menciderai demokrasi tersebut.

Bawaslu Jateng menargetkan membentuk 298 desa antipolitik uang pada 2021.

Sebelumnya, sudah ada 592 desa mendeklarasikan antipolitik uang yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Baca juga: Jateng Catatkan Kasus Baru Covid-19 Tertinggi, Pasien Terbanyak di Kudus

Baca juga: Badan Riset dan Inovasi Daerah Segera Dibentuk di Jateng, Berikut Tujuannya

Baca juga: Tazkiyatul Singgung Sinetron Suara Hati Istri Zahra, Disebut Ada 12 Ribu Pernikahan Anak di Jateng

Baca juga: Delapan Daerah Ini Berstatus Zona Merah, Gubernur Jateng: Kabupaten Kota Harus Forward Looking

"Sebelumnya baru sekira 6,91 persen desa di Jateng dengan total sekira 8.500 desa."

"Kami tidak berhenti di situ, target tahun ini ada penambahan 298 desa."

"Sehingga tahun ini sekira 800 desa atau 10 persen dibentuk desa antipolitik uang," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, meskipun pemilihan umum masih lama, namun setidaknya sektor pencegahan yang merupakan kerja Bawaslu sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari sebagai upaya antisipatif.

Pencegahan pelanggaran pemilu merupakan kerja jangka panjang.

Desa antipolitik uang disebut sebagai satu ikhtiar Bawaslu untuk melibatkan masyarakat seluas-luasnya untuk berpartisipasi pada ruang pemilu dan demokrasi.

"Pembentukan desa antipolitik uang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat di desa dan kelurahan."

"Dimana itu merupakan kelompok yang tidak luput untuk membangun bersama pencegahan pelanggaran dalam pemilu."

"Desa dan kelurahan dipandang sebagai entitas yang berhimpun kelompok pemilih," ujarnya.

Figur atau panutan masyarakat ini bakal menyebar virus antipolitik uang kepada masyarakat desa setempat.

Anik mengucapkan, gerakan antipolitik uang ini menitikberatkan pengawasan partisipatif masyarakat setempat.

Mereka diajak berani untuk melaporkan satu pelanggaran kepada petugas pengawas pemilu.

Dia menambahkan, Bawaslu telah melakukan kegiatan pengawasan partisipatif pemilu dengan sasaran anggota ormas, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Desa antipolitik uang diharapkan menginisiasi desa dan kelurahan lain untuk menggaungkan antipolitik uang pada gelaran pesta demokrasi di masa mendatang.

Desa yang baru-baru ini mendeklarasikan antipolitik uang yakni Sigedang di Kabupaten Wonosobo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Sumali Chamid mengatakan, banyak warga dan pemuda di Desa Sigedang yang memiliki minat tinggi untuk melakukan peningkatan pemilu terutama terkait politik uang.

"Di Desa Sigedang, kami melakukan pendekatan lantaran tengah menggeliatkan sektor wisata."

"Jadi kami masuk ke satu desa dengan berbagai cara pendekatan."

"Kadang juga ada inisiasi dari warganya yang menginginkan desa mereka jadi antipolitik uang," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (8/6/2021).

Beberapa kasus, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga masuk ke desa yang tengah gencar kasus serangan fajar atau politik uang.

"Di desa antipolitik uang, kami bisa menjalankan program dengan melakukan diskusi bersama forum masyarakat untuk mendengarkan praktik pemilu di desa tersebut."

"Mendengarkan kegelisahan mereka."

"Lalu kami bisa mendorong bagaimana APBDes digunakan untuk pendidikan politik warga terutama untuk memerangi politik uang," terangnya. (Mamduh Adi)

Baca juga: Korban Asal Kebumen Ini Merugi Rp 77 Juta, Uang Hasil Jual Beras Dipakai Pelaku Buat Nyawer

Baca juga: Puluhan Nakes RSUD Cilacap Bukan Terpapar Virus Varian Baru, Hasil Tes Laboratorium UGM Yogyakarta

Baca juga: Bupati Banyumas Bakal Jadi Wasit, Datangi Pusat Keramaian, Siapkan Tiga Kartu Bagi Pelanggar Prokes

Baca juga: Wisuda SMK Pelayaran Purwokerto Dibubarkan Tim Satgas, Dihadiri Hingga 700 Orang