Breaking News:

Berita Salatiga

Jangan Diam! Warga yang Mengetahui KDRT di Salatiga Diminta Beri Pertolongan dan Ajukan Perlindungan

Wali Kota Salatiga Yuliyanto meminta warga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak memilih diam atas apa yang menimpanya.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Wali Kota Salatiga Yuliyanto. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SALATIGA - Wali Kota Salatiga Yuliyanto meminta warga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak memilih diam atas apa yang menimpanya.

Yuliyanto juga meminta masyarakat peduli dan segera mengajukan perlindungan bagi korban KDRT.

"Terlebih, adanya korban KDRT yang memilih diam akibat kurangnya pengetahuan dan kepekaan masyarakat terhadap penanganan kasus di sekitarnya. Tolong, yang begini (korban KDRT) jangan diam," kata Yuliyanto dalam Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat di Ruang Dinas Wali Kota Salatiga, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Di Salatiga Ada 187 Calon Jemaah Haji, Otomatis Masuk Daftar Keberangkatan 2022

Baca juga: Menulis Aksara Jawa di Daun Lontar, Cara Unik Komunitas Salatiga Heritage Kenalkan Warisan Leluhur

Baca juga: Jumlah Pencari Kartu Kuning Melonjak, Dispernaker Salatiga Berharap Sinyal Positif Dunia Kerja

Baca juga: 8 ASN Disdik Kota Salatiga Positif Covid-19, Sebagian Pegawai Diminta WFH

Menurutnya, upaya pencegahan kasus KDRT di wilayah Kota Salatiga terus dilakukan meskipun saat ini, jumlahnya terbilang rendah. Namun, kasus seperti ini tetap harus menjadi perhatian bersama.

Ia menambahkan, perlunya peran aktif masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana serta meningkatkan rasa toleransi. Juga, tidak saling menyalahkan.

"Semua diselesaikan secara kekeluargaan, ora golek benere dewe. Jika ada korban KDRT, agar diberikan pertolongan darurat dan dibantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan," katanya.

Yuliyanto mengatakan, saat ini, warga Salatiga memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

"Karena apa? Terkadang, ada reaksi lingkungan yang kadang kala kurang mendukung dan cenderung menyalahkan korban. Selain melalui pembentukan payung hukum, upaya pencegahan KDRT oleh pemerintah juga dilakukan dengan perumusan kebijakan, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi serta advokasi," ujarnya. (*)

Baca juga: Miris! Jarum Suntik dan Alat Cek Covid-19 Berceceran di Jembatan Penyeberangan Simpang Tujuh Kudus

Baca juga: Ngeyel Berjualan, PKL di Alun-alun Purwokerto Disemprot Disinfektan Pakai Mobil Pemadam Kebakaran

Baca juga: Ditinggal 5 Menit ke Dalam Rumah, Uang Rp 140 Juta di Jok Motor Warga Tegal Raib Digondol Maling

Baca juga: 11 ASN di Kudus dan Keluarganya Berangkat ke Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jalani Isolasi Covid

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved