Breaking News:

Lebaran 2021

Sekda Banyumas Ingatkan ASN Tak Minta dan Terima Gratifikasi Lebaran, Termasuk Parcel Makanan

Pejabat dan ASN di Banyumas dilarang meminta dan menerima parsel terkait Hari Raya Idulfitri 1442 H.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Pejabat dan ASN di Banyumas dilarang meminta dan menerima parsel terkait Hari Raya Idulfitri 1442 H.

Anjuran itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono dalam surat Edaran bernomor 338/2232/2021 tertanggal 5 Mei 2021.

Sekda meminta kepada para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kasatpol PP, Direktur RSUD, Camat, dan Kabag merayakan Idulfitri secara sederhana.

Baca juga: Tak Hanya Mercon dan Miras, Polresta Banyumas Sasar Knalpot Brong dalam Operasi Pekat Ramadan

Baca juga: JADWAL Salat dan Buka Puasa Ramadan Hari Ke-25 di Banyumas, 7 Mei 2021

Baca juga: Lolos Penyekatan, 3000 Pemudik Masuk Banyumas. Semua Diklaim Negatif Covid-19

Baca juga: Darsiti Serahkan Tanah Sengketa di Gandatapa, Pemkab Banyumas Pilih Tak Lanjutkan Proses Hukum

Menurutnya, perayaan Idulfitri merupakan momen meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahim, dan saling berbagi, utamanya kepada pihak yang membutuhkan.

Perayaaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan.

Kemudian, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"ASN penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar Wahyu dalam rilis yang diterima Tribunbanyumas.com, Jumat (7/4/2021).

Dia juga meminta para ASN tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 dan hari raya untuk melakukan korupsi.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Menurut Wahyu, permintaan dana dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau sebutan lain yang mengatasnamakan institusi negara/daerah baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Baca juga: Realisasi Kegiatan di Triwulan I Tak Sesuai Target, Bupati Cilacap Minta Sekda Beri Sanksi OPD

Baca juga: 5 Perusahaan Ingin Mencicil Pembayaran THR, Disnaker Kota Semarang Minta Bersepakat dengan Buruh

Baca juga: PSK Buka Praktik di Rumah Warga di Bandungan Banjarnegara, Terbongkar saat Digerebek Satpol PP

Baca juga: Tiba di Rumah Disambut Satgas Jogo Tonggo, 8 Pemudik di Wergu Wetan Kudus Diminta Tes Rapid Antigen

Untuk itu, ASN diimbau menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung.

Jika menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa serta dalam jumlah wajar, dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lain yang lebih membutuhkan.

"Paling lambat, 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas akan menindaklanjuti dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," ungkapnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved