Berita Cilacap

Realisasi Kegiatan di Triwulan I Tak Sesuai Target, Bupati Cilacap Minta Sekda Beri Sanksi OPD

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji meminta sekda memberi sanksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian realisasi kegiatan rendah.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji (tengah), memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Cilacap Triwulan I Tahun 2021 di ruang Prasandha Komplek Pendopo Wijayakusuma Sakti, Kamis (6/5/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji meminta sekretaris daerah (sekda) memberi sanksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian realisasi kegiatan rendah.

Hal ini disampaikan Tatto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Cilacap Triwulan I Tahun 2021, Kamis (5/5/2021).

Rapat di ruang Prasandha Komplek Pendopo Wijayakusuma Sakti itu diikuti secara virtual oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di lingkungan Pemkab Cilacap dan dihadiri langsung Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf, serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi.

"Saya perintahkan kepada saudara Sekda, bahwa OPD yang tidak bisa memenuhi target agar diberi sanksi. Jangan enak-enak saja. Kita sudah menargetkan dan sudah mengadakan rapat namun tidak datang dan tidak komunikasi, harus mulai diberi sanksi, kalau bisa sanksi keras," ungkapnya dalam rilis yang diterima Tribunbanyumas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Cara Unik Polres Cilacap: Pemusnahan Knalpot Brong Disaksikan Orangtua Pemilik Motor

Baca juga: Jelang Lebaran 2021, Ini yang Dipersiapkan Forkompimda Cilacap agar Warga Tetap Aman dan Khidmat

Baca juga: Kunjungi Cilacap, Menteri KKP Trenggono Janji Revitalisasi Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap

Baca juga: Jodhi Yudono, Seniman Kelahiran Cilacap Ini Rilis Lagu Religi Doa, Gubahan Puisi Chairil Anwar

Meski begitu, Tatto mengapresiasi OPD dengan realisasi fisik dan keuangan baik. Dia pun berpesan agar kondisi ini dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi.

"Saya minta, untuk lebih dioptimalkan lagi kinerjanya," imbuh dia.

Mendapat instruksi dari bupati, Sekretaris Daerah Farid Ma’ruf langsung meminta OPD menggenjot kegiatan sehingga target proyek yang telah ditentukan, tercapai.

"Jadi, harus ada keseriusan dari masing-masing OPD untuk melaksanakan target yang ditentukan karena yang menentukan target adalah masing-masing OPD sendiri. Seharusnya lebih bisa mengukur kemampuan masing-masing OPD tersebut," jelasnya.

Sementara, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyoroti ketidakhadiran kepala OPD dalam rapat tersebut. Banyak dari mereka diwakilkan.

Syamsul berharap, rakor selanjutnya, kepala OPD bisa hadir dan mengikuti untuk melaporkan secara langsung capaian kinerja mereka.

"Kami juga berterima kasih kepada semua yang sudah memenuhi target di APBD Tahun 2021 Triwulan I dan agar terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi," katanya.

Secara keseluruhan, capaian progres pelaksanaan kegiatan rata-rata seluruh OPD, sampai 30 April 2021, sebesar 23,07 persen atau masih 4,62 persen di bawah target, yaitu sebesar 27,69 persen.

Sementara, untuk Realisasi Keuangan (SPJ), rata-rata, pembelanjaan seluruh OPD mencapai 14,04 persen.

Baca juga: 5 Perusahaan Ingin Mencicil Pembayaran THR, Disnaker Kota Semarang Minta Bersepakat dengan Buruh

Baca juga: PSK Buka Praktik di Rumah Warga di Bandungan Banjarnegara, Terbongkar saat Digerebek Satpol PP

Baca juga: Tiba di Rumah Disambut Satgas Jogo Tonggo, 8 Pemudik di Wergu Wetan Kudus Diminta Tes Rapid Antigen

Baca juga: Jalur Pendakian Gunung Andong Ditutup selama Ramadan, Buka Lagi Mulai 14 Mei

Selanjutnya, mengenai anggaran untuk Program Vaksinasi dan Penanganan Covid-19, hasil refocusing dengan anggaran sebesar Rp 101 miliar, penyerapannya masih sangat rendah, yakni baru mencapai Rp 2,3 miliar atau 2,2 persen.

Selain itu, untuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, DAK Reguler dan DAK Penugasan realisasi keuangannya masih 0 persen. Artinya, belum dilaksanakan sama sekali.

Sedangkan untuk progres realisasi fisik Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggara 2021, sampai 30 April 2021, realisasi fisiknya mencapai 5.65 persen dan realisasi keuangannya 2.83 persen.

Sementara, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020, yang dilaksanakan tahun 2021, realisasi fisik mencapai 7,46 persen dengan realisasi keuangan mencapai 5,56 persen. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved