Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Kasus Dugaan Korupsi Dana Kunker DPRD Blora, Masih Tunggu Petunjuk Kejati Jateng

Menurut Kasi Intel Kejari Blora, Muhammad Adung, dalam kasus dugaan korupsi kunker DPRD Kabupaten Blora terduganya adalah mantan ketua partai.

thikstockphotos
ILUSTRASI mata uang Rupiah. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Kejari Blora tidak bisa leluasa dalam menangani kasus korupsi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Blora.

Sebab, dalam praktiknya Kejari masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Menurut Kasi Intel Kejari Blora, Muhammad Adung, dalam kasus dugaan korupsi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Blora terduganya adalah mantan ketua partai.

Karena hal itu, pihaknya menunggu petunjuk dalam langkah penyelesaian kasus tersebut.

Baca juga: MPP Blora Diklaim Tercepat di Indonesia, Rencananya Grand Launching Sebelum Lebaran

Baca juga: Disdik Blora: Masih Ada Orangtua Siswa Tidak Setuju Digelar PTM, Solusinya Blended Learning

Baca juga: Tanah Liat Disulap Jadi Cemilan, Orang Menyebutnya Ampo, Kuliner Jadul Asal Blora

Baca juga: Lobi Lion Air Group Layani Halim-Blora, Bupati Arief Berharap Bandara Ngloram Segera Beroperasi

“Kami sudah ekspos ke Kejati Jateng, karena yang bersangkutan sebelumnya adalah ketua partai, makanya kami menunggu petunjuk."

"Katanya ada aturan penanganan ketua partai di suatu daerah ataupun Bupati itu ada aturan khusus di administrasi negara,” ujar Adung kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (29/4/2021).

Dalam kasus ini, Kejari Blora juga belum menentukan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi kunjungan kerja.

“Belum ada tersangka, yang jelas uang sudah dikembalikan,” kata Adung.

Dalam kasus ini sebelumnya Kejari Blora juga menyita uang dari kas daerah.

Berdasarkan keterangan Plt Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Slamet Pamuji, uang yang disita dari kas daerah yakni sebesar Rp 625 juta.

Kata Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamuji, dalam kasus ini terduga telah mengembalikan uang hasil korupsi kunjungan kerja ke kas daerah.

Sehingga kejaksaan meminta uang tersebut untuk menjadi barang bukti dalam upaya pembuktian kasus.

Karena sudah terlanjur masuk ke dalam kas daerah, lanjut Mumuk, pihaknya pun tidak lantas menganggapnya sebagai pendapatan daerah.

“Ketika (uang) itu menjadi barang bukti, itu hanya soal mekanisme bagaimana cara mengeluarkannya,” katanya. (Rifqi Gozali)

Baca juga: Pemuda Asal Magetan Ini Dijerat Pasal UU ITE, Ancam Sebar Foto Vulgar Remaja Putri Karanganyar

Baca juga: Takut Ketahuan, Pencuri di Karanganyar Simpan Perhiasan Emas Curian di Tepi Sungai. Beberapa Hanyut

Baca juga: Kernet Truk di Kebumen Ditangkap Polisi, Jual Pil Hexymer Tanpa Resep Dokter

Baca juga: Warga Indramayu Diamankan saat Melaju di Banyumas, Bawa Belasan Ribu Petasan Menuju Kebumen

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved