Breaking News:

Berita Banyumas

Tak Ingin Tersesat di Jalan Hukum Perdata dan TUN, Pemkab Banyumas Minta Pendampingan dari Kejari

Pemkab Banyumas tandatangani MoU dengan Kejari Purwokerto dan Kejari Banyumas terkait bantuan pelayanan dan penegakan hukum.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Soimah menandatangani MoU dengan Pemkab Banyumas yang diwakili Bupati Achmad Husein, di Ruang Joko Kahiman Komplek Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (19/4/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Joko Kahiman Komplek Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin (19/4/2021).

Kerja sama tersebut terkait bantuan pelayanan dan penegakan hukum, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara.

Nota kesepahaman ditandatangani Bupati Banyumas Acmad Husein bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Soimah.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, MoU penting mengingat kejaksaan sebagai pengacara negara, khusunya dalam bidang ketata-usahaan negara dan bidang hukum pedata.

Baca juga: Update Kasus Covid di Banyumas 19 April 2021: Dua Hari Angka Kematian Nol

Baca juga: Seruduk Dua Motor di Sumbang Banyumas, Mobil Yaris Oleng dan Terbalik

Baca juga: Warga di Kemutugkidul Banyumas Berdonor Darah meski Puasa: Cara Mudah Bersedekah

Baca juga: JADWAL Salat dan Buka Puasa Hari Ketujuh Ramadan di Banyumas, 19 April 2021

Selama ini, pemkab selalu meminta legal opinian dalam menghadapi permasalahan ketatausahaan negara dan pendampingan dalam bidang perkara perdata lain.

"Kami sering minta pendampingan legal opinial agar tidak tersesat di jalan," kata bupati dalam rilis yang diterima, Senin.

MoU tersebut merupakan bentuk sinergi antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Sinergi antar lembaga tersebut dibangun untuk meningkatkan keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Lewat sinergi tersebut diharapkan Pemkab Banyumas memiliki panduan agar bekerja sesuai perundang-undangan, tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan mengatakan, Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negera, berkomitmen tinggi melaksanakan tugas dan kewenangannya.

MoU dengan Pemkab Banyumas khususnya dalam penyelesaian hukum di bidang pedata dan tata usaha negara.

"Jadi, kami, selaku jaksa pengacara negara itu mempunyai bidang tugas, tiga di antaranya, bisa dikerjasamakan dengan pihak pemda yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain," terangnya.

Baca juga: Resep Kolak Bola Ubi untuk Menu Buka Puasa, Campur Pakai Tepung Sagu agar Kenyal

Baca juga: Tiga Guru SMA Negeri 1 Gondang Sragen Meninggal Akibat Covid, Sekolah Ditutup 14 Hari

Baca juga: Polisi Polda Lampung Telantar 10 Hari di Pelabuhan Merak, Berhasil Pulang setelah Viral di Medsos

Baca juga: 3 Penambang Pasir Merapi Tewas, Tebing Setinggi 75 Meter di Sungai Bebeng Kaliurang Magelang Runtuh

Permasalahan hukum tentang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi pemda bisa diselesaikan atau bisa dimintakan bantuan hukum kepada Kejaksaan.

"Bantuan hukum atau pertimbangan hukum bentuknya bisa pendampingan hukum, legal opinian atau pendapat hukum," tuturnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved