Breaking News:

Berita Purbalingga

Kejari Periksa Lagi 4 Saksi Kasus Dugaan Korupsi APBD Kecamatan Purbalingga, Total 8 Saksi Dipanggil

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga kembali memangil empat saksi atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBD di Kecamatan Purbalingga.

TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Kepala Seksi Intelijen Kajari Purbalingga Indra Gunawan saat ditemui di Purwokerto, Rabu (24/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga kembali memangil empat saksi atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBD di Kecamatan Purbalingga.

Total, sudah ada delapan saksi yang diperiksa dari kasus tersebut, mayoritas pegawai di lingkungan kantor kecamatan Purbalingga.

"Kemarin, kami periksa lagi empat orang, jadi yang sudah diperiksa total delapan orang agar lebih terang lagi dan memang ada fakta-fakta baru yang ditemukan dalam proses penyidikan," ujar Kepala Seksi Intelijen Kajari Purbalingga, Indra Gunawan, di Purwokerto, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Kejari Temukan Dugaan Korupsi Rp 334 Juta di Kecamatan Purbalingga, Gunakan APBD 2017-2020

Baca juga: 4 Pejabat Diperiksa terkait Dugaan Korupsi Anggaran Kecamatan Purbalingga Rp 334 Juta

Baca juga: Kejari Sita SPj Dugaan Korupsi Kecamatan Purbalingga, Berserakan di Mobil dan Kolong Tempat Tidur

Baca juga: Alasan Kemanusiaan, Kejari Purbalingga Beri Bantuan Sembako dan Psikologi ke Keluarga Bocah Dirantai

Keempat orang yang diperiksa kemarin itu masih dari pihak-pihak terkait, utamanya staf dan pihak ketiga.

"Kami masih lanjut kumpulkan alat bukti, kalau sudah lengkap baru penetapan tersangka," ungkapnya.

Pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan inspektorat Kabupaten Purbalingga untuk menghitung perkiraan kerugian.

"Nanti, kalau penetapan tersangka kami terbitkan surat penyidikan lagi, akan kami umumkan kalau bukti sudah lengkap semua," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Purbalingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Tim penyelidik setidaknya menemukan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp 334 juta.

Berdasarkan beberapa fakta yang dihimpun tim Kejari, ditemukan adanya pola pengelolaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Pengelolaan tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya mengelola, kemudian pertanggungjawabannya juga dalam bentuk rekayasa atau fiktif.

Baca juga: Siswa SMAN 1 Ungaran Wajib Berfoto Selfie, Sesampainya di Rumah, Ini Alasannya

Baca juga: Masih Dibuka Hingga 1 April 2021, Seleksi Penerimaan Anggota Polri, Berikut Syarat dan Linknya

Baca juga: Pemkab Masih Butuh Rp 3 Triliun, Perbaiki Jalan Rusak di Blora, Rencanakan Skema Utang

Baca juga: Hadapi PSIS Semarang di Grup A Piala Menpora, Pelatih Tira Persikabo: Semua Kembali Bermain dari Nol

Penyalahgunaan APBD itu sejak 2017 sampai 2020.

Penyidik Kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya potensi kerugian yang juga akan bertambah.

Dana yang diselewengkan adalah dana di luar pos gaji pegawai, yaitu anggaran operasional, pengadaan barang kebutuhan perkantoran, dan lainnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved