Breaking News:

Berita Purbalingga

Kejari Temukan Dugaan Korupsi Rp 334 Juta di Kecamatan Purbalingga, Gunakan APBD 2017-2020

Kejari Purbalingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor Kecamatan Purbalingga senilai Rp 334 juta.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Kejaksaan Negeri Purbalingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Tim penyelidik kejari setidaknya menemukan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terkait pengelolaanya, senilai Rp 334 juta.

Berdasarkan beberapa fakta yang dihimpun tim Kejari, ditemukan pola pengelolaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

"Pengelolaan tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya mengelola, kemudian pertanggungjawabannya juga dalam bentuk rekayasa atau fiktif. Penyalahgunaan APBD, sejak 2017 sampai 2020," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Syaifudin, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Waaster Kasdam IV Diponegoro Cek TMMD di Purbalingga, Ingatkan Pentingnya Sinergi Berbagai Pihak

Baca juga: Ajak Orangtua di Larangan Purbalingga Cegah Anak Pakai Narkoba, TNI Gandeng BNN Gelar Sosialisasi

Baca juga: 1,5 Jam setelah Pamit Cari Keong, Warga Karangkemiri Purbalingga Ditemukan Tewas di Saluran Irigasi

Baca juga: Satu Jalan Rusak di Setiap Kecamatan di Purbalingga Akan Diprioritaskan Diperbaiki Tahun Ini

Temuan dugaan tindak pidana korupsi ini adalah berdasarkan adanya laporan masyarakat melalui pengaduan secara online, di aplikasi layanan pengaduan masyarakat Kejari Purbalingga.

Kemudian, Kejari Purbalingga, pada dua pekan yang lalu, menugaskan tim untuk menyelidiki laporan tersebut.

"Hari ini, 12 Maret 2021, saya tanda tangani surat perintah penyidikan. Saksi yang diperiksa kemungkinan ada sekitar 40 orang, tapi bisa kurang dan bisa lebih," tambahnya.

Kajari mengatakan, tahapan selanjutnya, membuat jadwal pemeriksaan sejumlah saksi, jadwal penyitaan, hingga penggeladahan.

Melalui saksi-saksi dan sejumlah alat bukti itu akan menjadi bahan untuk menetapkan tersangka.

"Saksi-saksi itu dari kecamatan dan ada kabupaten, bahkan ada dari pihak ketiga yang menjadi mitra kerja dari pihak kecamatan," ungkapnya.

Baca juga: Catat! Mulai 15 Maret, Pembayaran Tiket Masuk Wisata Guci Tegal Pakai Sistem Nontunai

Baca juga: 10 Mantan Kader Partai Demokrat Digugat Kubu AHY ke Pengadilan, Ada Nama Peserta KLB

Baca juga: Kungkum di Tengah Kebun Sawit, Belasan Warga Cigeulis Pandeglang Diamankan Polisi

Baca juga: Ibu Rumah Tangga di Banioro Kebumen Ditemukan Tewas Tergantung di Dekat Kandang

Nantinya, akan diketahui pula kerugian negara berapa dari dugaan tindak pidana korupsi itu.

Kajari menargetkan, gambaran pasti terkait terkait kasus ini sekitar dua bulan ke depan.

Pihaknya tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi kerugian lebih besar yang juga akan bertambah.

"Dana yang diselewengkan adalah dana di luar pos gaji pegawai, yaitu anggaran operasional, pengadaan barang kebutuhan perkantoran, dan lainnya. Akan kami dalami dalam proses penyidikan nanti," tuturnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved