SMP di Karanganyar Kota Bakal Ditunjuk Jadi Sekolah Percontohan PTM, Masih Tunggu Surat Resmi

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Disdikbud Kabupaten Karanganyar akan menunjuk satu SMP sebagai percontohan sebelum digelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). 

Sekretaris Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Nurini Retno Hartati menyampaikan, sebagai persiapan sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka, dinas akan menunjuk satu SMP sebagai percontohan. 

Dia menjelaskan, meski belum ada penunjukan secara resmi melalui surat, kemungkinan besar sekolah yang ditunjuk merupakan sekolah yang dianggap sarana dan prasarananya lengkap. 

Baca juga: Sempat Bikin Viral di Karanganyar, Begini Cerita Candra Gunakan Motor Dinas Ketua RT Colomadu

Baca juga: Penyandang Disabilitas Makin Mudah Urus SIM, Satlantas Polres Karanganyar Beri Layanan Jemput Antar

Baca juga: Bulog Pasti Beli Gabah Petani Karanganyar, Harganya Rp 4.200 per Kilogram

Baca juga: Tangkap Oknum Pembuang Sampah Depan Gapura, Tiga Warga Gedongan Karanganyar Dapat Rp 2,5 Juta

"Kemungkinan nanti sekolah di seputaran Karanganyar Kota."

"Tapi itu nanti akan ditunjuk secara resmi melalui surat," katanya kepada Tribunbanyumas,com, Sabtu (20/3/2021). 

Berdasarkan informasi yang diterima Nurini, Pemerintah Pusat dan provinsi meminta kepada dinas agar sebelum dimulai PTM dilakukan percontohan terlebih dahulu. 

Di sisi lain hingga saat ini belum ada informasi terkait rencana dimulainya PTM dalam waktu dekat dari Satgas Covid-19 Kabupaten. 

Sehingga, apabila ada sekolah yang nekat menggelar PTM tanpa persetujuan dari dinas, akan mendapatkan sanksi.

Mulai berupa teguran secara lisan hingga tertulis. 

"Sesuai instruksi Bupati Karanganyar, PTM menunggu guru divaksin terlebih dahulu."

"Pekan depan, baru ada sosialisasi vaksin untuk jajaran dinas."

"Setelah itu mungkin baru untuk guru-guru."

"Pendataan guru (sebagai sasaran vaksin) dilakukan Puskesmas setempat," ungkapnya. 

Dia menegaskan, apabila hendak menggelar PTM tentu harus melalui prosedur terlebih dahulu. 

"Harus ada perintah kepala dinas kalau mau menggelar tatap muka resmi."