Berita Semarang
Masih Verifikasi Data, Pemkot Semarang Belum Berencana Salurkan Bansos bagi Warga Terdampak Covid
Pemerintah Kota Semarang belum berencan memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: rika irawati
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang belum berencan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Saat ini, mereka masih melakukan evaluasi program bansos 2020.
Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muthohar mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos 2020.
Dia menyebutkan, sebelumnya, ada 65 ribu warga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Setelah pandemi, jumlah DTKS bertambah menjadi sekitar 80 ribuan.
Maka, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi guna memastikan ada tidaknya perubahan data karena beberapa hal, semisal ada warga yang sudah mandiri, meninggal dunia, pindah, atau lainnya.
"Kami belum sampai ke arah bantuan. Ketika nanti masyarakat perlu ada bantuan, kami diskusikan dan rakorkan lagi. Sejauh ini, belum ada rencana bansos seperti tahun kemarin," jelas Muthohar, Jumat (19/2/2021).
Baca juga: Genap Sepekan Banjir Rendam Genuk Kota Semarang, 160 Pengungsi Masih Tinggal di Masjid dan SD
Baca juga: Dihajar Cuaca Ekstrem, 60 Ribu Bibit Mangrove yang Ditanam di Pesisir Semarang Rusak
Baca juga: Tahun Ini, Pemkot Semarang Targetkan Bedah 1.641 Rumah Tak Layak Huni
Baca juga: Jalan Pantura Semarang di Mangkang Rusak Parah, Pengendara Mengeluh Macet dan Lelah
Dari hasil evaluasi, menurutnya, pendistribusian bantuan pada 2020 sudah menyeluruh.
Warga miskin maupun warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Semarang telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Semarang.
Hal itu dilihat dari jumlah paket bantuan yang disalurkan Pemkot. Pada periode pertama, bantuan yang disalurkan mencapai 90 ribu paket.
Menyusul periode berikutnya, bertambah hingga menjadi 130 paket bantuan sembako.
"Kalau melihat DTKS sebanyak 65 ribu, saya kira, warga miskin sudah terpenuhi. Ditambah warga yang terdampak Covid-19. Di samping itu, ada bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos, ada 109 ribu penerima," paparnya.
Mengenai adanya penerima dobel, Muthohar menanggapi, hal itu menjadi evaluasi tersendiri. Itu sebabnya, verifikasi dan validasi harus dilakukan.
Pada program bansos tahun lalu, pihaknya berpedoman pada nomor induk kependudukan (NIK).
Hal itu menyebabkan adanya beberapa NIK yang ternyata masuk dalam satu keluarga, semisal istri dan suami sama-sama terdata bansos.
"Maka, nanti, kalau ada bansos, jangan sampai ada lagi penerima dobel. Kalau kemarin berdasarkan NIK, ke depan pakai KK," terangnya.
Baca juga: Dapat Kabar Vaksin Mereka Beda dari Pejabat, 900-an Pedagang Pasar Gemolong Sragen Tolak Vaksinasi
Baca juga: 15 Korban Longsor Banjarpanepen Banyumas Direlokasi, Dapat Rumah Senilai Rp 50 Juta/KK
Baca juga: Tak Lagi Jadi Wali Kota Solo, Rudy Alih Profesi Tukang Las: Gak Usah Gengsi, Tidak Turun Derajat
Baca juga: Ada Sanksi bagi Warga Penolak Vaksinasi Covid, DPRD Jateng: Tak Perlu Dibesar-besarkan
