Breaking News:

Berita Banyumas

Dikabarkan Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Bupati Banyumas: Itu Hoaks

Bupati Banyumas Achmad Husein menyatakan kekecewaannya. Dia menegaskan, pernyataan Fauzi yang berisi dirinya menolak SKB 3 menteri tidaklah benar.

TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Bupati Banyumas Achmad Husein menunjukan berita online yang memuat informasi bahwa dirinya menolak SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam atribut keagamaan di sekolah, Rabu (17/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas Achmad Husein dikabarkan menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan seragam atribut keagamaan di sekolah.

Kabar ini mencuat setelah Mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014, Fauzi Bahar, menyatakan apresiasi kepada tiga kepala daerah yang menolak menerapkan SKB 3 menteri, yakni kepala daerah Banyumas, Ciamis, dan Pariaman.

Pernyataan Fauzi ini pun termuat di portal berita daring.

Membaca berita tersebut, Husein menyatakan kekecewaannya. Dia menegaskan, pernyataan Fauzi yang berisi dirinya menolak SKB 3 menteri tidaklah benar.

"Itu tidak benar, itu hoaks. Banyumas akan selamanya patuh dan selalu berpedoman pada apa yang dikeluarkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya protes," kata Husein kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Lepas dari Zona Merah, Bupati Banyumas Izinkan Warga Gelaran Hajatan. Ini Syaratnya

Baca juga: Siap Beri Sanksi Warga Banyumas Penolak Vaksin Covid-19, Bupati: Tapi, Kami Persuasif Dulu

Baca juga: Pemuda Asal Cilacap Ditangkap Polresta Banyumas. Mencuri Sejak 2019, Sasar Sekolah dan Balai Desa

Baca juga: Gadaikan Mobil Pinjaman, Notaris di Purwokerto Banyumas Diamankan Polisi saat di Kafe

Husein memberikan penjelasan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Husein memang pernah memberi pernyataan terkait pengelolaan sekolah namun bukan tentang seragam.

Menurut Husein, dalam pernyataannya, dia meminta sekolah tidak melakukan pungutan apapun, termasuk mewajibkan pembelian seragam dari sekolah.

"Maksud saya itu, jangan ada pungutan seragam selama pandemi ini karena sekolah kan sekarang masih online. Nanti, kalau sudah tatap muka, boleh, bahkan bagi yang tidak mampu akan kami tanggung," jelasnya.

Bupati Banyumas ini pun mempertegas bahwa dirinya sepenuhnya akan mendukung kebijakan pusat, salah satunya SKB 3 menteri.

"Kami ikut saja. Artinya, kalau ada nonmuslim tidak pakai jilbab, tidak apa apa, itu adalah hak mereka," katanya.

Baca juga: Serahkan Jabatan Bupati Purbalingga ke Sekda, Ini Pesan Tiwi

Baca juga: Baca Puisi Virtual Jadi Cara Katasapa Purbalingga Peringati Ulang Tahun Ke-5

Baca juga: Tak Lagi Jadi Wali Kota Solo, Rudy Minta Maaf dan Sampaikan Rencananya di Dunia Politik

Baca juga: Begini Cara Guru SMP Negeri Satu Atap 1 Cilacap Buang Kejenuhan Siswa Akibat Belajar Daring

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan aturan terkait seragam atribut beragama dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama).

Dalam aturannya, Pemda maupun sekolah negeri tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang murid memakai seragam beratribut agama. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved