Breaking News:

Penanganan Corona

Siap Beri Sanksi Warga Banyumas Penolak Vaksin Covid-19, Bupati: Tapi, Kami Persuasif Dulu

Bupati Banyumas Achmad Husein siap melaksanakan pemberian sanksi bagi warga terdaftar namun menolak suntik vaksinasi Covid-19.

TRIBUNBANYUMAS.COM/PERMATA PUTRA SEJATI
Bupati Banyumas Achmad Husein saat ditemui di kompleks rumah dinas bupati, Selasa (10/11/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas Achmad Husein siap melaksanakan pemberian sanksi bagi warga terdaftar namun menolak suntik vaksinasi Covid-19.

Meski begitu, pihaknya akan mengedepankan sosialisasi terkait pentingnya vaksinasi sebelum menerapkan kebijakan dari pusat itu.

Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, warga yang terdaftar sebagai penerima vaksinasi Covid-19 akan mendapat sanksi jika menolak disuntik vaksin.

"Siap melaksanakan instruksi pusat," kata Husein melalui pesan singkat, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Tolak Disuntik Vaksin Covid Bakal Terima Sanksi, Begini Penjelasan Kementerian Kesehatan

Baca juga: Wilayah Perbatasan Banyumas Dijaga Tiap Akhir Pekan, Sadewo: Hasil Analisis Pihak Kepolisian

Baca juga: Curi Start, Bupati Banyumas Divaksin sebelum Izin BPOM bagi Lansia Keluar: Saya Baik-baik Saja

Baca juga: Pemuda Asal Cilacap Ditangkap Polresta Banyumas. Mencuri Sejak 2019, Sasar Sekolah dan Balai Desa

Namun, kata Husein, pihaknya tidak akan serta merta memberikan sanksi, khususnya pidana bagi warga yang menolak disuntik vaksin Covid-19.

"Khusus tentang (sanksi) pidana, kami akan lakukan tindakan persuasif yang intens lebih dahulu," ujar Husein.

Untuk tahap awal, kata Husein, pihaknya akan terlebih dahulu menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Husein mengatakan, untuk melaksanakan Perpres tersebut, pihaknya tidak akan menerbitkan peraturan turunanan.

"Kalau dilihat, Perpres tersebut sudah cukup jelas, tidak perlu peraturan bupati (Perbup)," kata Husein.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyumas Sadiyanto mengatakan, vaksinasi tahap pertama diberikan terhadap lebih dari 9.000 tenaga kesehatan.

Selanjutnya, vaksinasi tahap kedua rencananya akan dilakukan akhir Februari ini dengan sasaran hampir 60.000 pelayaan publik.

Pelayan publik itu terdiri dari TNI, polisi, anggota DPRD, Satpol PP, perangkat atau kepala desa, pejabat negara, ASN, pegawai dengan perjanjian kerja, pegawai BUMN/BUMD, dan pelayanan publik lain. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Banyumas soal Pidana untuk Penolak Vaksin: Tindakan Persuasi Dahulu".

Baca juga: Buruan, Stok Emas Antam Edisi Imlek Tersisa 25%. Bisa Jadi Koleksi Sekaligus Investasi

Baca juga: Satlantas Polres Semarang Siap Lakukan Tilang Elektronik, 15 CCTV Telah Dipasang Awasi Pengendara

Baca juga: Seekor Kucing Peliharaan di Seoul Positif Covid, Tunjukkan Gejala Muntan dan Lesu

Baca juga: Aurel, Azriel, dan Arsy Positif Covid, Berawal dari Ashanty Alami Demam dan Sesak Napas

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved