Breaking News:

Berita Jawa Tengah

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Purworejo, Agus-Yuli Menanti Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Dalam amar putusan, berdasarkan rapat permusyawaratan sembilan hakim konstitusi pada Rabu 10 Februari 2021, eksepsi termohon beralasan secara hukum.

TRIBUN BANYUMAS/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Tangkapan layar hakim konstitusi yang juga Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan dan penetapan sengketa Pilkada Kabupaten Purworejo 2020, Selasa (16/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan hasil Pilkada Kabupaten Purworejo 2020, tidak dapat diterima atau ditolak.

Hal itu dinyatakan dalam sidang putusan dan ketetapan sesi satu MK terkait perkara 29/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati Purworejo 2020 pada Senin (15/2/2021).

Dalam perkara ini, pemohon merupakan pasangan calon nomor urut dua Kuswanto-Kusnomo.

Baca juga: Resmi Ditunda, Pelantikan 17 Kepala Daerah Terpilih di Jateng, Gubernur Tunjuk Sekda Jadi Plh

Baca juga: Air Bajir Bercampur Limbah Terjadi di Kudus, Komisi E DPRD Jateng Minta Pemkab Tambah Pompa

Baca juga: Jangan Salah Pilih, Cek Akreditasi Kampus yang Akan Dituju. LLDikti Jateng Berniat Tutup 13 PTS

Baca juga: DPR RI Soroti Akurasi Data Penerima Bansos di Jateng, Ujung Tombak Perbaikan Ada di Tingkat Desa

Sedangkan termohon merupakan KPU Kabupaten Purworejo dan pihak terkait yakni pasangan nomor urut tiga, Agus Bastian-Yuli Hastuti.

Dalam amar putusan, berdasarkan rapat permusyawaratan sembilan hakim konstitusi pada Rabu 10 Februari 2021, eksepsi termohon beralasan secara hukum.

Yakni terkait tenggat waktu pengajuan permohonan.

"Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum."

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim konstitusi, Anwar Usman seperti dikutip Tribunbanyumas.com, Selasa (16/2/2021).

Terkait tenggat waktu pengajuan permohonan, dalam eksepsinya KPU menyertakan bukti-bukti kepada majelis hakim.

Bahwa ada pelanggaran atas Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved