Berita Jawa Tengah

DPR RI Soroti Akurasi Data Penerima Bansos di Jateng, Ujung Tombak Perbaikan Ada di Tingkat Desa

Kabupaten dan kota di Jawa Tengah seyogyanya bisa memastikan penerima manfaat bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara simbolis menerima bantuan dari Komisi VIII DPR RI untuk penanganan bencana di Jawa Tengah, Senin (15/2/2021) di Kompleks Gedung Pemprov Jateng. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial menjadi poin penting.

Hal itu disampaikan Komisi VIII DPR RI kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat pertemuan di Gradhika Bhakti Praja kompleks Kantor Pemprov Jateng, Senin (15/2/2021).

Kabupaten dan kota di Jawa Tengah seyogyanya bisa memastikan penerima manfaat bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Baca juga: Warga Lereng Gunung Slamet Tak Lagi Dengar Kicauan Burung Poksay Kuda, Ini Kata BKSDA Jateng

Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami Bertekad Kabupaten Tegal Jadi Sentranya Bawang Putih di Jateng

Baca juga: Sempat Terseok-seok Akibat Pandemi, DPRD Sarankan Bapenda Jateng Lakukan Hal Ini

Baca juga: Kemenkumham Targetkan Separuh Satuan Kerja di Jateng Raih Predikat WBK dan WBBM

Oleh karena itu, data yang disusun harus sesuai kondisi nyata dan fakta di lapangan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyampaikan, DTKS saat ini jadi persoalan.

Saat pandemi ini, dinamika status sosial masyarakat bergerak sangat cepat.

"Saat ini, di Jawa Tengah harus mengurai benang kusut soal DTKS."

"Persoalannya itu ada di mana."

"Daerah-daerah belum memiliki data akurat."

"Data ada, tapi tingkat keakurasiannya perlu diperbaiki terus menerus," kata legislator dari Fraksi PKS ini kepada Tribunbanyumas.com, Senin (15/2/2021).

Menurutnya, saat pandemi ini data terus berubah.

Banyak warga yang jadi miskin karena kondisi ekonomi saat ini, misalnya di-PHK dari pekerjaannya.

Ada juga warga yang lepas atau keluar dari garis kemiskinan sehingga tidak memerlukan lagi bantuan dari pemerintah.

Contohnya Program Keluarga Harapan (PKH) maupun lainnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved