Berita Jawa Tengah
DPR RI Soroti Akurasi Data Penerima Bansos di Jateng, Ujung Tombak Perbaikan Ada di Tingkat Desa
Kabupaten dan kota di Jawa Tengah seyogyanya bisa memastikan penerima manfaat bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial menjadi poin penting.
Hal itu disampaikan Komisi VIII DPR RI kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat pertemuan di Gradhika Bhakti Praja kompleks Kantor Pemprov Jateng, Senin (15/2/2021).
Kabupaten dan kota di Jawa Tengah seyogyanya bisa memastikan penerima manfaat bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Baca juga: Warga Lereng Gunung Slamet Tak Lagi Dengar Kicauan Burung Poksay Kuda, Ini Kata BKSDA Jateng
Baca juga: Ganjar Pranowo: Kami Bertekad Kabupaten Tegal Jadi Sentranya Bawang Putih di Jateng
Baca juga: Sempat Terseok-seok Akibat Pandemi, DPRD Sarankan Bapenda Jateng Lakukan Hal Ini
Baca juga: Kemenkumham Targetkan Separuh Satuan Kerja di Jateng Raih Predikat WBK dan WBBM
Oleh karena itu, data yang disusun harus sesuai kondisi nyata dan fakta di lapangan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyampaikan, DTKS saat ini jadi persoalan.
Saat pandemi ini, dinamika status sosial masyarakat bergerak sangat cepat.
"Saat ini, di Jawa Tengah harus mengurai benang kusut soal DTKS."
"Persoalannya itu ada di mana."
"Daerah-daerah belum memiliki data akurat."
"Data ada, tapi tingkat keakurasiannya perlu diperbaiki terus menerus," kata legislator dari Fraksi PKS ini kepada Tribunbanyumas.com, Senin (15/2/2021).
Menurutnya, saat pandemi ini data terus berubah.
Banyak warga yang jadi miskin karena kondisi ekonomi saat ini, misalnya di-PHK dari pekerjaannya.
Ada juga warga yang lepas atau keluar dari garis kemiskinan sehingga tidak memerlukan lagi bantuan dari pemerintah.
Contohnya Program Keluarga Harapan (PKH) maupun lainnya.
"Data hijrah keluar masuk."
