Breaking News:

Penanganan Corona

Pemerintah Terapkan PPKM Mikro 9-22 Februari: Penanganan Covid Tingkat RT, Dilakukan di Wilayah Ini

Meski PPKM tak diperpanjang namun pemerintah menerapkan PPKM berskala mikro sebagai gantinya.

Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
ILUSTRASI. Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Purbalingga melakukan penyekatan dalam rangka PPKM, di wilayah perbatasan di Desa Jompo, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Senin (11/1/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid dua di Jawa Bali berakhir hari ini, 8 Februari 2021. Meski tak diperpanjang namun pemerintah menerapkan PPKM berskala mikro sebagai gantinya.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Virus Corona (Covid-19).

PPKM mikro akan dilakukan mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021.

Dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (7/2/2021), PPKM mikro berlaku hanya untuk daerah dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di atas 70 persen.

Bedanya, pada PPKM skala mikro, dilakukan pemantauan zona risiko Covid-19 hingga tingkat RT.

"PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian hingga tingkat RT," tulis diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan Jumat (5/2/2021).

Bupati Karanganyar: PPKM Pertama Kurang Efektif Karena Kurangnya Disiplin Personal

Kasus Covid-19 Beberapa Daerah Masih Meningkat Sepanjang PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar Pranowo

Usul ke Pusat, Ganjar Minta PPKM Dilakukan di Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Bali: Lebih Efektif

Satpol PP Kota Semarang Tindak 85 Usaha Pelanggar Jam Malam PPKM dalam Sepekan, Terbanyak PKL

Dalam instruksi tersebut disebutkan, pada zona hijau, dimana tidak ada kasus aktif di tingkat RT, maka dilakukan tes pada suspek secara aktif.

Lalu, zona kuning ditetapkan bila terdapat 1 rumah hingga 5 rumah dengan kasus positif Covid-19 selama 7 hari terakhir. Di zona ini, haruskan melalukan pelacakan kontak erat.

Kemudian, zona oranye, ditetapkan bila terdapat 6 rumah hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir.

Untuk zona ini, penanganan yang dilakukan adalah dengan pelacakan kontak erat dan menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, serta tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Terakhir, kawasan zona merah, ditetapkan bila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif.

Pada zona tersebut, baru diterapkan PPKM tingkat RT yang mencakup pelacakan kontak erat, isolasi mandiri, menutup tempat umum kecuali sektor esensial, melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi akses maksimal pukul 20.00, serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat.

Ketentuan PPKM kabupaten/kota yang berlaku juga berbeda dengan PPKM sebelumnya.

Pada PPKM mikro diatur maksimal karyawan yang bekerja di kantor naik menjadi 50 persen, sementara sisanya tetap bekerja dari rumah.

5 Berita Populer: Wali Kota Solo Bakal Diantar Pulang ASN saat Purna Tugas-Markas PSIS Kebanjiran

KBM Tatap Muka di Kabupaten Tegal Kembali Ditunda, Disdikbud: Tunggu Surat Edaran Berikutnya

Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Senin 8 Februari 2021 Rp 1.900.000 Per 2 Gram

Kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan dengan daring. Kegiatan pada sektor esensial tetap dibuka 100 persen selama penerapan PPKM mikro.

Kemudian, jumlah konsumen yang dapat makan di tempat pada restoran pun dinaikkan menjadi maksimal 50 persen.

Pusat perbelanjaan dan mal pun dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada PPKM mikro kali ini, juga terbuka peluang untuk melakukan perpanjangan dengan melihat perkembangan kasus.

Terutama, berkaitan dengan empat parameter yang telah ditentukan.

"Mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 pekan berturut-turut," tulis diktum ke-14 Instruksi Mendagri.

Daerah yang diinstruksikan menerapkan PPKM mikro antara lain adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan prioritas Kabupaten Bogor, Kabupaten bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Lebih dari 100 Ribu Nakes Pernah Terpapar Covid, Menkes: Vaksinasi kepada Mereka Ditunda

Banjir Terjang 3 Kecamatan di Kota Pekalongan, Ini 16 Titik Pengungsian yang Disiapkan

Begitu pula Banten, dengan prioritas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Kemudian Jawa Tengah, dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, serta Surakarta dan sekitarnya.

Lalu, DI Yogyakarta dengan prioritas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

Di Jawa Timur, prioritas ada di wilayah Surabaya Raya, Malang Raya, dan Madiun Raya.

Serta, Bali dengan prioritas Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, serta Kota Denpasar. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Berlaku 9-22 Februari, ini isi Instruksi Menteri Dalam Negeri soal PPKM mikro.

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved