Breaking News:

Berita Politik

Digoyang Isu Kudeta, Ini Curhat Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat Terkait Internal Partai

Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat pun angkat suara, membuka masalah di internal partai berlambang mercy tersebut.

Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) saat masih menjabat wakil Ketua Umum Partai Demokrat bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (ketiga kiri), saat menghadiri pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres V Partai Demokrat dengan tema 'Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat' tersebut memiliki agenda utama pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Isu kudeta yang diungkap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berbuntut panjang.

Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat pun angkat suara, membuka masalah di internal partai berlambang mercy tersebut.

Mereka mengaku telah menerima keluhan dari kader-kader Partai Demokrat di berbagai daerah, sebelum isu kudeta mengemuka.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkapkan, keluhan itu antara lain terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Kami, selaku pendiri dan senior Partai Demokrat, setelah mendengar, menyimak, dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan, dan kekecewaan para kader berbagai daerah," kata Yahya dalam konferensi pers, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Partai Demokrat Digoyang Isu Kudeta, AHY: Melibatkan Pejabat di Lingkaran Presiden Joko Widodo

Lepas Jaket Partai Demokrat, Max Sopacua Gabung Bersama Partai Emas Pimpinan Hasnaeni

Tak Boleh Rangkap Jabatan, Posisi Yoyok Sukawi di DPD Partai Demokrat Jateng Digantikan sang Kakak

Dipicu Penolakan Undang-undang Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Partai Demokrat

Yahya menuturkan, terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu, banyak kader yang menilai, putusan kongres dipaksakan dan merupakan bentuk demokrasi semu.

Menurut Yahya, kongres itu juga dianggap cacat hukum karena dilakukan tidak berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Yaitu, tidak memenuhi tata beracara kongres partai demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai, terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian," kata Yahya.

Sementara, terkait kepemimpinan AHY, Yahya menyebut, para kader di daerah mengeluhkan adanya pungutan iuran dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat.

Menurut Yahya, hal tersebut sebelumnya tidak terjadi pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya.

Kemudian, lanjut Yahya, para kader di daerah juga mengeluhkan soal janji DPP Partai Demokrat untuk membiayai operasional pilkada sebesar 50 persen yang tidak dilaksanakan.

Diganti dalam Bentuk Elektronik, Mulai Tahun Ini Pemerintah Bakal Tarik Sertifikat Tanah Fisik

Sekeluarga di Surabaya Berkomplot Jadi Pencopet, Tertangkap saat Beraksi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan

Cerita Viral Guru Nonmuslim Ngajar di Madrasah, Ini Komentar Kementerian Agama

Pertamina Pastikan Penyaluran BBM dan Elpiji ke Kudus dan Jepara Tak Terganggu Banjir

"Sehingga, mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan dan tidak maksimal," kata dia.

Masih soal pilkada, Yahya menyebut, proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat, kini ditarik ke DPP serta tidak memperhatikan usulan dan aspirasi daerah.

"Pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya, yaitu Profesor Budhisantoso, Bapak Hadi Utomo almarhum, dan Bapak Anas Urbaningrum, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerahnya masing-masing," kata Yahya. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved