Partai Demokrat Digoyang Isu Kudeta, AHY: Melibatkan Pejabat di Lingkaran Presiden Joko Widodo

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mencium upaya kudeta untuk mengambil alih posisi ketua umum partai secara paksa.

Tak tanggung-tanggu, gerakan kudeta ini melibatkan pejabat di linkungan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dlaam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

• Lepas Jaket Partai Demokrat, Max Sopacua Gabung Bersama Partai Emas Pimpinan Hasnaeni

• Dipicu Penolakan Undang-undang Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Partai Demokrat

• Terpilih Secara Aklamasi, AHY Ketua Umum Partai Demokrat, Ini Tiga Tugas Besar Putra Sulung SBY

• Dinasti Politik Jokowi dengan Gibran-Boby Lebih Kuat dari SBY dengan AHY

Dalam konferensi pers, AHY tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky menambahkan.

AHY mengungkapkan, gerakan kudeta itu didalangi lima orang, satu di antara sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah.

Empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.

AHY mengatakan, upaya kudeta tersebut rencananya dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB).