Breaking News:

Berita Banyumas

Gerakan Pemuda Marhaenis Banyumas Dukungan TNI Polri Tindak Tegas FPI

GPM Cabang Banyumas mengapresiasi dan mendukung keputusan pemerintah membubarkan FPI.

TRIBUNBANYUMAS/ISTIMEWA
Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Cabang Banyumas mengadakan pertemuan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Minggu (3/1/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Cabang Banyumas mengapresiasi dan mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Sejak 30 Desember 2020, semua bentuk kegiatan, atribut serta simbol organisasi tersebut dilarang di wilayah hukum NKRI.

"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah membubarkan FPI. GPM Cabang Banyumas mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan TNI dan Polri dalam menjalankan keputusan pemerintah tersebut," ujar Ketua GPM Banyumas Eko Cahyono, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Polresta Banyumas Pantau Pergerakan FPI di Markas Cilongok

Baca juga: FPI di Banyumas Dilarang Berkegiatan, Termasuk Mengibarkan Bendera

Baca juga: Diduga Terpeleset, Penderes Nira di Ajibarang Banyumas Ditemukan Tewas di Bawah Pohon Kelapa

Baca juga: Oplos Cabai Gunakan Cat Semprot di Banyumas, Petani Asal Temanggung Ini Terancam 3 Pasal Sekaligus

Keputusan tegas pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam Kementerian/Lembaga ini menjadi bukti, negara hadir dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Keputusan tegas ini juga membuat masyarakat merasa lega sekaligus merasakan kehadiran negara," katanya.

Bodro Wirawan, Wakil Ketua Bidang Politik GPM Banyumas, menyampaikan kepada warga Banyumas untuk mematuhi keputusan pemerintah tersebut.

Ia mengimbau masyarakat turut aktif melaporkan segala bentuk kegiatan ormas yang tidak sesuai peraturan perundangan, serta meresahkan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Masyarakat ingin pemerintah bersikap tegas terhadap ormas-ormas yang sering memprovokasi dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

"Kami mendukung penertiban semua bentuk atribut yang bermaksud memecah belah persatuan bangsa," kata Bodro.

Begitu pula Anggaran Dasar Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dinilai memiliki anggaran dasar yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (Tribunbanyumas/jti)

Baca juga: Dinkes Temanggung Terima Bantuan 1000 Alat Reagen, Ini Kelompok Sasaran Swab Antigen Gratis

Baca juga: Kementerian Sosial Salurkan Tiga Bansos Mulai Besok, Ada 38,8 Juta Penerima

Baca juga: Siaga, Gunung Merapi Luncurkan Guguran Material Sepanjang 1.500 Meter Arah Kali Lamat

Baca juga: Salatiga Masih Zona Merah Covid-19, Disdik Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved