Berita Purbalingga
Potensi Zakat ASN Tinggi Tapi Cuma Terkumpul Rp 4 Miliar, Ini Kebijakan Baru Pemkab Purbalingga
Sampai saat ini, berdasarkan data Baznas Kabupaten Purbalingga, zakat yang terkumpul dari ASN baru terealisasi Rp 4 miliar, potensinya Rp 11 miliar.
Penulis: khoirul muzaki | Editor: deni setiawan
TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Purbalingga bisa mencapai Rp 11 miliar dalam setahun.
Ini bisa terwujud jika seluruh ASN bersedia membayar zakat penghasilannya.
Sayangnya, sampai saat ini, berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purbalingga, zakat yang terkumpul dari ASN baru terealisasi Rp 4 miliar.
Baca juga: Seratusan Warga Desa Blater Diserang Chikungunya, Dinkes Purbalingga: Jangan Dianggap Enteng
Baca juga: Beredar Skor Hasil Debat Paslon Pilkada Purbalingga, KPU: Itu Hoaks
Baca juga: Debat Publik Pilkada Purbalingga: Oji Pamer MoU Lima Perusahaan, Tiwi Beri Stimulus Rp 30 Juta
Baca juga: Istri Mantan Bupati Purbalingga Lapor Bawaslu, Erni Tak Terima Fotonya Disalahgunakan Rival Politik
“Satu tahun Purbalingga masih sangat kecil, baru sekira Rp 4 miliar."
"Padahal potensinya bisa capai Rp 11 miliar."
"Kami paham mungkin di internal sudah berzakat di tempat lain."
"Tetapi apakah betul itu sudah 2,5 persen dari penghasilan selaku ASN?,” kata Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (26/11/2020).
Pjs Bupati tidak memaksakan ASN membayar zakat penghasilan.
Akan tetapi, jika tidak sanggup untuk membayar zakat, ASN harus membuat surat pernyataan.
Pjs Bupati pun telah membuat SE Nomor 451.12/21421 per 17 November 2020 tentang Pembentukan UPZ serta Pengelolaan Zakat ASN, Pegawai, maupun Karyawan.
Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan (sosial) melalui Baznas.
Pengumpulan zakat tersebut diharapkan mulai efektif diberlakukan pada Desember 2020.
Yakni dengan membayar 2,5 persen dari gaji melalui UPZ masing-masing instansi.
Dalam SE tersebut juga disebutkan, agar 100 persen zakat yang terkumpul di UPZ masing-masing instansi diserahkan kepada Baznas.
Baznas kemudian mengembalikan lagi kepada UPZ masing-masing instansi maksimal 70 persen untuk dikelola secara mandiri.