Breaking News:

Berita Pendidikan

Unnes Nilai Mahasiswanya Kritis tapi Tidak Proporsional, soal Adukan Menteri Nadiem ke Komnas HAM

Unnes Nilai Mahasiswanya Kritis tapi Tidak Proporsional, soal Adukan Menteri Nadiem ke Komnas HAM

Penulis: Muhammad Sholekan
Editor: yayan isro roziki
Istimewa
Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes mengadukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM, Rabu (22/7/2020) lalu. Pihak Unnes justru menyesalkan langkah kritis para mahasiswa. Pihak kampus menilai, mereka kritis tapi tidak proporsional. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah mahasiswa fakultas hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) melaporkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Tak hanya itu, para mahasiswa tersebut juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA), terkait aturan bahwa mahasiswa dibebani uang kuliah penuh selama pandemi Covid-19.

Pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) pun menyelesalkan langkah yang dilakukan oleh lima mahasiswa fakultas hukum itu.

Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem ke Komnas HAM Gara-gara Persoalan Ini

Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini

Judi Togel Marak, Antropolog Unnes Nugroho Trisnu Brata: Maysarakat Kita Sedang Sakit

Belajar Tatap Muka di Sekolah Zona Hijau Covid-19, Nadiem: Harus Dihentikan Bila Situasi Memburuk

Hal itu disampaikan dalam rilis, Kamis (6/8/2020) kemarin. Dalam rilis itu disebutkan Rektor Unnes menyesalkan tindakan mahasiswa yang melaporkan Menteri Nadiem Makarim ke Komnas HAM dan mengajukan judicial review Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung.

"Mahasiswa yang bernama Franscollyn dkk tersebut bersikap kritis namun tidak proporsional dalam mempertimbangkan aspek lain."

"Mahasiswa bersangkutan melaporkan tanpa izin dan koordinasi dengan dosen pembina kemahasiswaan maupun pimpinan fakultas hukum," tulis dalam rilis tersebut kepada TribunBanyumas.com melalui Kepala Humas Unnes, Muhammad Burhanudin, Jumat (7/8/2020).

Masih dalam rilis tersebut, secara kelembagaan Unnes mendukung penuh kebijakan Kemendikbud yang menjadi payung hukum bagi Unnes untuk menyesuaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang terdampak, berdasarkan data pokok mahasiswa.

"UKT memiliki prinsip berkeadilan yang proporsional," lanjut dalam rilis tersebut.

Sementara, Frans Josua Napitu satu di antara mahasiswa fakultas hukum yang mengajukan judicial review ke MA dan mengadukan Mendikbud ke Komnas HAM juga menyesalkan sikap kampus.

"Saya dan tim menyesalkan kembali atas rilis yang dikeluarkan oleh kampus terdahap apa yang kami lakukan," terangnya.

Menururnya, seharusnya kampus mengapresiasi langkah yang mereka lakukan.

Hal itu karena apa yang mereka lakukan itu akademis dan sah secara konstitusional, terlepas soal substansi yang bisa diuji.

"Kalau yang dipersoalkan adalah tidak adanya kordinasi ke kampus, kami rasa tidak ada kewajiban/keharusan bagi kami untuk kordinasi dengan kampus."

"Karena yang kita lakukan tidak atas nama atau delegasi dari kampus," tandasnya. (kan)

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Adalah Pilihan Orangtua

Begini Syarat Penerapan New Normal Menurut WHO dan Bappenas, Daerah Mana Sudah Siap?

PAUD Harus Menunggu 5 Bulan Lagi, Begini Ketentuan Mendikbud untuk Membuka Kembali Sekolah

Beban Sekolah Swasta Tambah Berat Jika Sediakan Sarana Protokol Kesehatan, Contohnya di Semarang

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved