Breaking News:

PKM Kabupaten Kendal

Viral Denda Minimal Rp 250 Ribu Jika Tak Gunakan Masker, Sekda Kendal: Itu Dipastikan Hoaks

Tak sedikit warga menanyakan kebenaran serta mengungkapkan keberatan atas denda minimal Rp 250 ribu yang bakal diterapkan Pemkab Kendal.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
ISTIMEWA
TANGKAPAN LAYAR pesan berantai di media sosial yang menyebutkan ada denda minimal Rp 250 ribu bagi pelanggar atau masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah di Kabupaten Kendal. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Sebagian masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya warganet dihebohkan pesan berantai yang berisi informasi razia pemakaian masker mulai Senin (22/6/2020).

Isi pesan tersebut menyebutkan 3 hal yang menjadi sanksi sosial bagi siapa saja yang melanggar atau tidak menggunakan masker saat keluar rumah.

Meliputi, menyapu (membersihkan) fasilitas umum, menyanyikan lagu wajib, dan denda minimal Rp 250 ribu.

Pasar Pagi Kaliwungu Kendal Ditutup Sementara Hingga Selasa, Penyebabnya Sama Seperti di Gladak

Pasar Gladak Kaliwungu Kendal Ditutup Sementara, Selama Tiga Hari Mulai Besok Sabtu

Ini Sanksi Sosial Pelanggar Aturan PKM Kendal, Efektif Diterapkan Mulai Sabtu 20 Juni

Belum Ada Izin Buka Tempat Wisata di Kendal, Disporapar: Risiko Ditanggung Pengelola Jika Nekat

Pengumuman tersebut ditujukan pada razia masker bagi pengguna jalan dalam skala kecamatan.

Dari informasi tersebut, tak sedikit warga menanyakan kebenaran serta mengungkapkan keberatan atas denda minimal Rp 250 ribu.

Sekda Kabupaten Kendal, Moh Toha menegaskan, secara langsung pun memberikan pernyataan tersebut.

Menurutnya, Pemkab Kendal tidak sama sekali menerapkan sanksi berupa nominal uang.

Yang ada, hanyalah sanksi sosial berbentuk beraneka ragam, tanpa ada denda uang seperti yang beredar di media sosial, khususnya Facebook.

"Tidak ada denda uang," tandasnya kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (20/6/2020).

Adapun sanksi lain yang tercantum dalam pesan tersebut berupa membersihkan fasilitas umum atau lingkungan sekitar, memang betul adanya.

Sebagaimana yang sudah disampaikan Bupati Kendal Mirna Annisa seusai rapat persiapan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) bersama OPD terkait.

Moh Toha menambahkan, adapun bentuk sanksi sosial lain yang bersifat mendidik bisa saja diterapkan guna mengingatkan warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Terlebih saat Kabupaten Kendal kini disebut sebagai zona merah Covid-19.

"Yang jelas adanya sanksi sosial dan mulai efektif Senin (22/6/2020) sesuai yang disampaikan Bupati Kendal," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved