PKM Kabupaten Kendal
Viral Denda Minimal Rp 250 Ribu Jika Tak Gunakan Masker, Sekda Kendal: Itu Dipastikan Hoaks
Tak sedikit warga menanyakan kebenaran serta mengungkapkan keberatan atas denda minimal Rp 250 ribu yang bakal diterapkan Pemkab Kendal.
Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: deni setiawan
Dijelaskan Mirna, aplikasi PKM pada dasarnya memperketat kegiatan yang ada di wilayah Kendal.
Seperti halnya membatasi jam kegiatan malam hingga pukul 20.00, serta mengingatkan satu sama lain untuk mematuhi protokol kesehatan.
Seperti halnya wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan yang ada.
"Dalam rangka mempersiapkan new normal atau pembiasaan normal, kegiatan pun sudah selayaknya PKM."
"Ini ada instruksi Gubernur Jawa Tengah untuk tetap melakukan PKM, kami lakukan."
"Kami semakin perketat lagi kegiatan-kegiatan di masyarakat," terang Mirna kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (19/6/2020).
Lebih lanjut, dengan adanya penambahan kasus positif Covid-19, kata Mirna setidaknya masyarakat saat ini sudah tidak bisa lagi main-main.
• Kisah Pasutri Pasien Covid-19 di Banjarnegara, NT Ngotot Minta Diisolasi Lagi Demi Temani Istri
• Pemuda Kober Ciptakan Mobil Listrik, Proposal Sempat Dicuekin Pemkab Banyumas, Begini Kisahnya
• Kisah Guru SD Cari Anak yang Mau Sekolah, Tiap Hari Telusuri Gang Kompleks Makam Bergota Semarang
Artinya semua lapisan masyarakat perlu sadar dan bersama-sama untuk menekan laju pertumbuhan kasus dengan mematuhi protokol kesehatan.
Ia juga berharap apa yang sudah diusahakan tim gugus juga didukung oleh semua masyarakat hingga ke tingkat RT.
"Jadi betul-betul pembatasan itu ada, mulai dibatasi."
"Laksanakan anjuran pemerintah dan jaga jarak," terangnya.
Mirna sudah menyiapkan sanksi sosial sebagai wujud konsekuensi penerapan PKM.
Sanksi tersebut rencananya mulai efektif pada Senin (22/6/2020).
Bentuknya, pelanggar protokol kesehatan diharuskan membersihkan tempat sekelilingnya radius 200 meter dari titik melakukan pelanggaran.