Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Senator Asal Cilacap Ini Tak Setuju Pilkada Digelar 9 Desember, Terlalu Berisiko dan Dipaksakan

Pria asal Kabupaten Cilacap ini menegaskan, KPU sebagai penanggung jawab Pilkada semestinya memastikan terlebih dahulu tata cara pemilihan.

DOKUMENTASI ABDUL KHOLIK
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - KPU dengan persetujuan DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pilkada Serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Mereka juga sepakat tahapan Pilkada yang sempat terhenti akibat pandemi virus corona (Covid-19) akan dilanjutkan mulai 15 Juni 2020.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik menuturkan, putusan tersebut berisiko tinggi serta bisa saja menjadi sarana penyebaran wabah virus corona.

Hal itu lantaran kasus virus corona masih terjadi di berbagai daerah.

Begini Cara Urus Surat Keterangan Bebas Covid-19, Berikut Biaya Mandiri di Rumah Sakit

KPU Purbalingga Minta Tambahan Rp 22 Miliar, Pemkab: Beban Kami Terlalu Berat

UPDATE Pilbup Semarang, KPU Tambah 146 TPS, Maksimal Cuma 500 Pemilih Tiap TPS

Pilbup Purbalingga Jadi Digelar 9 Desember? Ini Jawaban Ketua KPU dan Bawaslu

"Jika tetap dipaksakan, risiko ada pada penyelenggara Pilkada di tingkat daerah."

"Mereka menjadi ujung tombak. Sementara KPU Pusat hanya meregulasi dan mensupervisi."

"Jangan sampai terulang, banyak korban terjadi di tingkat penyelenggara terbawah seperti Pemilu 2019," kata senator asal Jawa Tengah itu kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (9/6/2020).

Menurutnya, saat ini banyak daerah masih dalam status tanggap darurat bencana.

Jumlah kasus positif Covid-19 juga masih terus meningkat.

Dalam kondisi tersebut, akan sulit menjalankan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Halaman
1234
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved