Senator Asal Cilacap Ini Tak Setuju Pilkada Digelar 9 Desember, Terlalu Berisiko dan Dipaksakan

Regulasi sebelumnya, tahapan ini tidak ada, verifikasi hanya dilakukan melalui random sampling.

"Tahapan yang juga riskan adalah pengecekan dukungan calon independen yang menggunakan model sensus."

"Petugas harus mengecek keabsahan dukungan langsung ke rumah warga," terangnya.

Merujuk jadwal Pilkada yang dikeluarkan KPU, kedua tahapan ini berlangsung pada Juni-Juli 2020.

Dimana pula pada bulan-bulan itu diyakini pandemi virus corona belum berakhir di sebagian besar daerah di Indonesia.

Pria kelahiran Kabupaten Cilacap itu menegaskan, KPU sebagai penanggung jawab Pilkada semestinya memastikan terlebih dahulu tata cara pemilihan di masa seperti sekarang ini.

Setelah itu, baru bicara tahapan Pilkada Serentak 2020.

Namun, kata dia, yang terjadi sebaliknya.

KPU menyiapkan tahapan Pilkada, sementara Peraturan KPU (PKPU) tentang teknis di era pandemi virus corona belum disiapkan.

"Dengan risiko yang begitu tinggi terpapar virus, harus dipastikan perlindungan dan pengamanan penyelenggara sampai tingkatan yang paling bawah," tandasnya.

Berdasarkan pemantauan ke lapangan, KPU di daerah, meskipun menyatakan kesiapan masih ada kekhawatiran mengenai keamanan dan keselamatan diri mereka.

Apalagi mereka tidak memiliki perlindungan seperti asuransi untuk menghadapi risiko di lapangan.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komite I DPD RI berpendapat tidak tepat dan tidak setuju memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Selama pandemi virus corona masih berlangsung, tidak tepat bicara Pilkada Serentak 2020.

"DPD mengkhawatirkan keselamatan penyelenggara dan masyarakat pemilih."