KPU Purbalingga Minta Tambahan Rp 22 Miliar, Pemkab: Beban Kami Terlalu Berat

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - KPU Kabupaten Purbalingga usulkan penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ke Pemkab Purbalingga.

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Eko Setiawan menuturkan, penambahan anggaran diperlukan untuk penyedian masker dalam penyelenggara pemilu dan pemilih.

Kemudian penyedian alat pelindung diri (APD) berupa hand sanitizer, disinfektan, sabun cuci tangan, dan termogun (alat pengukur suhu tubuh) yang harus disiapkan di tiap TPS.

• Kisah Sukses Supriyanti Bikin Pot Emoticon di Banjarnegara: Saya Tak Mau Frustasi Akibat Covid-19

• Pasar Mangkang Semarang Ditutup Tiga Hari, Disdag: Hasil Swab Test, Pedagang Positif Covid-19

• Salatiga Zona Merah Covid-19, DKK Bakal Rapid Test 2.800 Warga Secara Acak

• Korban Ditemukan Nelayan di Pantai Karangbolong Cilacap, Pencarian Pemuda Warga Kawunganten

"Selanjutnya rapid test untuk penyelenggara pemilu."

"Hal tersebut tercantum di dalam draf Peraturan KPU," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (8/6/2020).

Menurutnya, dengan menerapkan protokol kesehatan di saat pilkada tentu saja jumlah TPS juga bertambah.

Terlebih saat pilkada jumlah pemilih di setiap TPS rencananya akan dibatasi 500 orang.

"Ketentuan maksimal 500 orang pemilih di setiap TPS maka kami akan lakukan rasionalisasi."

"Estimasi kami penyedian TPS bertambah menjadi 2.216 TPS semula hanya 1.685 TPS," jelasnya.

Eko mengatakan, total kebutuhan pilkada telah diperhitungkan mencapai Rp 30 miliar.

Namun karena adanya penambahan TPS dan penyedian kebutuhan Covid-19 total anggaran pilkada bertambah menjadi Rp 22 miliar.

"Kami telah komunikasikan dengan Pemkab Purbalingga."

"Nanti dicukupinya berapa."

"Jika tidak bisa dicukupi melalui APBD maka akan dikirimkan laporan ke Pemerintah Pusat."

"Nanti apakah akan dicukupi melalui APBN, kami masih menunggu informasi berikutnya, " terangnya.