Instruksi Presiden Jokowi Bansos - BLT Wajib Disalurkan Pekan Ini, Data Penerima Harus Transparan

"Saya minta minggu ini semua (skema bantuan sosial / BLT) sudah diterima dan saya minta Mensos (Menteri Sosial) juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ujar Presiden Jokowi.

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Warga masyarakat terdampak pandemi virus corona, pada pekan ini bakal menerima bantuan sosial (Bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai skema.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko 'Jokowi' Widodos saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh menteri bersama kepala daerah (kada) memastikan agar pekan ini seluruh masyarakat yang perekonomiannya terdampak Covid-19 bisa menerima bantuan sosial (bansos).

Di sisi lain, Presiden juga meminta agar data penerima dibuka secara transparan.

• BLT Dana Desa Paling Lambat Awal Mei Sudah Cair, Bupati Kendal: Coret Jika Dapat Dobel Bantuan

• Bantuan Warga Terdampak Covid-19 Belum Ada yang Cair, Pemkab Purbalingga: Masih Pendataan

• BLT Warga Terdampak Corona di Banyumas Hanya 50 Persen, Senilai Rp300.000, Bupati: Ada Dasarnya

• Soal BLT Warga Terdampak Corona, Pemkab Purbalingga: Dibagi Kurang Rp600.000 Payung Hukumnya Apa?

"Saya minta minggu ini semua sudah diterima dan saya minta Mensos (Menteri Sosial) juga gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ujar Jokowi.

Kepala Negara meminta penyaluran bansos dipercepat lantaran warga benar-benar membutuhkan.

Sebabnya, mayoritas warga di kota saat ini kehilangan mata pencaharian akibat berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama pandemi Covid-19.

Jokowi menambahkan, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai opsi bansos yang digelontorkan untuk warga.

Beberapa di antaranya ialah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan dana desa.

Ia pun meminta penyaluran seluruh instrumen bansos tersebut dipercepat agar meringankan beban masyarakat.

"Saya minta kecepatan agar Bansos ini sampai di tangan keluarga penerima. Betul-betul semakin cepat diterima semakin baik," lanjut dia.

Jokowi Minta Transparansi Data Penerima

Ia pun meminta data penerima Bansos dibuat transparan agar tak menimbulkan kecurigaan dalam proses penyaluran Bansos ke masyarakat.

"Saya juga minta agar data penerima Bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas."

"Tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan," ujat Jokowi.

Di Purbalingga Masih Pendataan

Bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Purbalingga hingga saat ini belum ada pencairan.

Bantuan tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Maupun bantuan sosial (bansos) tunai, dan program perluasan Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) atau sembako dari Kemensos.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Purbalingga, Muhammad Najib menuturkan, BLT tersebut masih dalam tahap pendataan di masing-masing desa.

Selain itu pihaknya juga terus mengupayakan pencairan Dana Desa.

"Desa-desa saat ini baru mulai pendataan. Jadi datanya belum ada yang masuk," tutur dia kepada Tribunbanyumas.com, Senin (27/4/2020).

Terkait petunjuk teknis (juknis) BLT, kata Najib, saat ini telah dikirim ke tiap kecamatan.

Juknis BLT tersebut nantinya akan menjadi acuan di setiap desa.

"Sementara setiap penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu. Belum ada kebijakan lain," ujarnya.

Tidak hanya BLT Dana Desa yang belum ada pencairan, bantuan tunai dan program beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) juga belum ada pencairan.

Kepala Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KB P3A) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka menuturkan, bantuan dari Pemerintah Pusat dalam tahap verifikasi.

Hal ini bertujuan agar tidak ada duplikasi bantuan bagi setiap penerima bantuan.

"Jangan sampai yang sudah dapat bantuan dapat lagi. Kami sekarang sedang melakukan pendataan," ujarnya.

Menurut dia, bantuan dari Kemensos yaitu bansos tunai, dan program perluasan BNPT atau sembako.

Besaran bansos tunai dialokasikan setiap penerima mendapatkan Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Adapun program perluasan BNPT setiap penerima mendapatkan Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

"Komulatif masing-masing bantuan Rp 1,8 juta," tuturnya.

Ia berharap, penerima PKH maupun bantuan sembako reguler diharapkan tidak menerima kedua bantuan itu.

Hal ini dikarenakan bansos tunai maupun perluasan BNPT dialokasikan untuk bantuan yang terdampak Covid-19.

"Terkait pencairan menunggu dari Kemensos. Sekarang kami sedang melakukan pendataan dan dilaporkan ke Pusat," tukasnya. (*/rtp)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

• Jahe Merah dan Minyak Kelapa Murni untuk Atasi Covid-19, Kemenristek/BRIN: Sedang Uji Klinis

• Tinggal Sendirian di Gubuk Reyot, Nenek Selfina Tak Pernah Terima Bantuan Sosial dari Pemerintah

• Bayar Rp2 Juta untuk Sembunyikan Mobil di Truk, Upaya Mudik ke Lampung Gagal di Pelabuhan

• Data Tokopedia Bocor, 91 Juta Akun Pengguna dan 7 Juta Merchant