Berita Regional
Warga Kompak Menolak Bantuan Pemerintah Karena Merasa Tidak Transparan Soal Pendataan Penerima
Gara-gara melihat pendataan penerima bantuan yang kurang valid warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kompak menolak program bantuan sembako.
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM - Gara-gara melihat pendataan penerima bantuan yang kurang valid, warga Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kompak menolak program bantuan sembako.
Mereka melihat ada tiga orang penerima bantuan yang nyatanya sudah meninggal dunia.
Selain itu ada beberapa pendatan yang menurut mereka kurang valit sehingga memutuskan kompak tidak menerima bantuan.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran data penerima bantuan yang dianggap tidak valid dan transparan.
• Setelah Prediksinya Soal Pandemi Virus Benar Terjadi, Bill Gates Prediksi Kapan Corona Berakhir
• Kendaraan Berpelat Luar Kota yang Masuk Kota Semarang Akan Diminta Putar Balik Mulai 27 April
• Pasien Dinyatakan Meninggal Karena Corona Tiba-tiba Bangun di Rumah Sakit, Keluarga Lega
• TKI Malaysia Kebingungan Bayi 4 Bulannya Positif Corona Sementara Dia Negatif
Pasalnya, dari evaluasi warga ditemukan data warga yang telah meninggal dan sudah pindah kependudukan tetap menerima bantuan dari pemerintah.
Warga Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Ilham Maulana Suparman (36) mengatakan, warga kompak menolak menerima bantuan tersebut lantaran data penerima yang dianggap tidak valid.
Sebab, diketahui ada tiga warga di desanya yang telah meninggal dunia dan pindah kependudukan masuk dalam penerima bantuan.
"Karena data dianggap tidak valid, warga dan aparatur RT, RW hingga desa sepakat menolak bantuan tersebut," ujar Ilham kepada Kompas.com melalui WhatsApp, Sabtu (25/4/2020) malam.
"Selain data warga penerima juga tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW dan aparat desa," tambahnya.
Ilham mengatakan, sebelumnya pemerintah desa telah mendata jumlah warga yang menerima bantuan ada sebanyak 600 KK.
Data yang disampaikan itu adalah di luar dari KK yang masuk PKH, BPNT, PNS dan pensiunan.
Namun dari total yang didata tersebut ternyata bantuan yang datang hanya untuk 11 KK.
Itu pun banyak yang salah, lantaran sudah ada tiga warga yang meninggal dan satu warga yang pindah kependudukan.
"Warga menolak karena data penerima bantuan keliru atau tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW dan aparat desa."
"Terbukti, dari 11 KK hasil verifikasi, ada tiga orang yang telah meninggal dunia," tutur Ilham.
