Warga Kompak Menolak Bantuan Pemerintah Karena Merasa Tidak Transparan Soal Pendataan Penerima

Menyikapi kisruh penyaluran bantuan tersebut, Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan mengaku akan melakukan evaluasi dan memperbaiki data.

• Satu PDP Corona Asal Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Meninggal di RSUD Bendan Pekalongan

• Mudik Dilarang, Namun 630 Desa di Jateng Siapkan Lokasi Karantina untuk Pemudik

• Jika Kim Jong Un Benar Meninggal, Adik Perempuannya Dikabarkan Jadi Penggantinya, Begini Sosoknya

• Kabupaten dan Kota Ini Masuk Zona Merah Virus Corona di Jateng

"Data akan kembali kami validasi," ujar Asep Aan saat musyawarah bersama warga di Desa Cimuja, Sabtu malam.

Bantuan sembako tersebut menurutnya berasal dari tiga sumber, yaitu Kementerian Sosial, Pemprov Jawa Barat, dari Pemkab Sumedang.

"Untuk Desa Cimuja, dari 600 KK yang telah didata RT, RW dan Desa Cimuja, teralokasikan bantuan untuk 159 KK."

"Terdiri dari 11 KK dari Pemprov Jawa Barat, 90 KK dari Kemensos, dan sisanya dari Pemkab Sumedang," tutur Asep Aan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta Warga Kompak Tolak Bantuan Pemerintah, Berawal dari Data Penerima Tak Valid",