Warga Kompak Menolak Bantuan Pemerintah Karena Merasa Tidak Transparan Soal Pendataan Penerima

TRIBUNBANYUMAS.COM - Gara-gara melihat pendataan penerima bantuan yang kurang valid, warga Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kompak menolak program bantuan sembako.

Mereka melihat ada tiga orang penerima bantuan yang nyatanya sudah meninggal dunia.

Selain itu ada beberapa pendatan yang menurut mereka kurang valit sehingga memutuskan kompak tidak menerima bantuan.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran data penerima bantuan yang dianggap tidak valid dan transparan.

• Setelah Prediksinya Soal Pandemi Virus Benar Terjadi, Bill Gates Prediksi Kapan Corona Berakhir

• Kendaraan Berpelat Luar Kota yang Masuk Kota Semarang Akan Diminta Putar Balik Mulai 27 April

• Pasien Dinyatakan Meninggal Karena Corona Tiba-tiba Bangun di Rumah Sakit, Keluarga Lega

• TKI Malaysia Kebingungan Bayi 4 Bulannya Positif Corona Sementara Dia Negatif

Pasalnya, dari evaluasi warga ditemukan data warga yang telah meninggal dan sudah pindah kependudukan tetap menerima bantuan dari pemerintah.

Warga Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Ilham Maulana Suparman (36) mengatakan, warga kompak menolak menerima bantuan tersebut lantaran data penerima yang dianggap tidak valid.

Sebab, diketahui ada tiga warga di desanya yang telah meninggal dunia dan pindah kependudukan masuk dalam penerima bantuan.

"Karena data dianggap tidak valid, warga dan aparatur RT, RW hingga desa sepakat menolak bantuan tersebut," ujar Ilham kepada Kompas.com melalui WhatsApp, Sabtu (25/4/2020) malam.

"Selain data warga penerima juga tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW dan aparat desa," tambahnya.

Ilham mengatakan, sebelumnya pemerintah desa telah mendata jumlah warga yang menerima bantuan ada sebanyak 600 KK.

Data yang disampaikan itu adalah di luar dari KK yang masuk PKH, BPNT, PNS dan pensiunan.

Namun dari total yang didata tersebut ternyata bantuan yang datang hanya untuk 11 KK.

Itu pun banyak yang salah, lantaran sudah ada tiga warga yang meninggal dan satu warga yang pindah kependudukan.

"Warga menolak karena data penerima bantuan keliru atau tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW dan aparat desa."

"Terbukti, dari 11 KK hasil verifikasi, ada tiga orang yang telah meninggal dunia," tutur Ilham.

Menyikapi kisruh penyaluran bantuan tersebut, Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan mengaku akan melakukan evaluasi dan memperbaiki data.

• Satu PDP Corona Asal Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Meninggal di RSUD Bendan Pekalongan

• Mudik Dilarang, Namun 630 Desa di Jateng Siapkan Lokasi Karantina untuk Pemudik

• Jika Kim Jong Un Benar Meninggal, Adik Perempuannya Dikabarkan Jadi Penggantinya, Begini Sosoknya

• Kabupaten dan Kota Ini Masuk Zona Merah Virus Corona di Jateng

"Data akan kembali kami validasi," ujar Asep Aan saat musyawarah bersama warga di Desa Cimuja, Sabtu malam.

Bantuan sembako tersebut menurutnya berasal dari tiga sumber, yaitu Kementerian Sosial, Pemprov Jawa Barat, dari Pemkab Sumedang.

"Untuk Desa Cimuja, dari 600 KK yang telah didata RT, RW dan Desa Cimuja, teralokasikan bantuan untuk 159 KK."

"Terdiri dari 11 KK dari Pemprov Jawa Barat, 90 KK dari Kemensos, dan sisanya dari Pemkab Sumedang," tutur Asep Aan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta Warga Kompak Tolak Bantuan Pemerintah, Berawal dari Data Penerima Tak Valid",