Dilema, Sejumlah Kades Enggan Salurkan BLT Masyarakat Terdampak Corona, Khawatir Ada Konflik Sosial

Namun, kata Helmi, bantuan dari pemerintah belum ada yang turun hingga saat ini.

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” kata Helmi.

• Liverpool Bisa Kunci Gelar Juara, Liga Inggris Berkomitmen Selesaikan Kompetisi Musim Ini

Upayakan bisa merata

Melalui berbagai program, Asisten Daerah (Asda) I Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana merasa yakin bahwa jumlah 450.000 KK tersebut bisa mendapatkan bantuan secara merata.

Namun, hal tersebut bisa dilakukan asalkan dipastikan tak ada penerima bantuan ganda.

“Selama tidak ada penerima ganda, kalau berdasarkan hitung-hitungan statistik, harusnya semua bisa ter-cover,” kata Nurdin.

Nantinya, bantuan tunai dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan meng-cover 310.000 KK.

“185.000 KK sudah menjadi penerima BPNT, kemudian ada program perluasan BPNT yang jumlahnya 125.000 KK, jadi ditambah,” kata Nurdin.

Lalu ada pula bantuan provinsi, yaitu penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima yang diambil dari data non-DTKS.

“Yang dari data DTKS, ada 47.000 KK, non-DTKS ada 61.000 KK yang akan menerima program bantuan provinsi,” kata dia.

Dari Kementerian Sosial pun akan memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada sekitar satu juta KK. Khusus di Garut diperkirakan ada 50.000 KK. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Takut Konflik, Sejumlah Kades Menolak Salurkan Bantuan Tunai

• Kurva Virus Corona di Italia Menurun, Liga Seri A Segera Bergulir? Ada Anjuran Main Pakai Masker

• Viral Tenaga Medis di Banjarnegara Parodikan Kera Sakti di RS, Ternyata ada Pesan Terkait Corona

• Klasemen Kasus Positif Virus Corona di ASEAN, Indonesia Sudah Duduk di Peringkat Pertama

• Ada 120 Positif Corona, Pemerintah Kota Semarang Belum Berencana Lakukan PSBB, Begini Alasannya