Ancam Tunda Transfer DAU untuk Daerah Tak Serius Tangani Corona, Begini Penjelasan Sri Mulyani

"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi, artinya kami sekarang betul-betul sangat serius. Ini sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi"

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mendapat laporan sejumlah daerah belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan wabah virus corona.

Presiden meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), memberi teguran terhadap daerah yang dinilai tidak serius dalam penanganan pandemi Covid-19 itu.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan menunda transfer dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah yang belum merealokasi anggaran.

Ia meminta semua daerah segera merealokasi anggaran dan fokus pada penanganan virus corona atau Covid-19.

• 103 Daerah Belum Lakukan Realokasi Anggaran, Jokowi Minta Kemendagri Berikan Teguran

• Update Virus Corona di Indonesia, 14 April 2020 - 4.839 Kasus Positif, 426 Sembuh dan 459 Meninggal

• Menkeu Sri Mulyani: THR untuk PNS Eselon III ke Bawah Dibayar Tepat Waktu, Hanya Jumlahnya . . .

• Ingin Berdonasi untuk Masyarakat Terdampak Corona Melalui Masjid Agung Jawa Tengah? Begini Caranya

"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi, artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," kata Sri Mulyani usai rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).

Sri Mulyani menegaskan, teguran hingga sanksi tegas bagi daerah ini sudah sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Sebab, Presiden menemukan masih banyak daerah yang belum memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Presiden hingga hari ini menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah yang masih bussiness as usual."

"Belanja sosial tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah, sehingga seolah-olah semuanya belum sampai ke daerah bahwa mereka perlu mengubah APBD," kata dia.

• Kisah Dokter Seno, Blusukan Cari Pasien Sakit Jiwa di Tengah Wabah Corona. Terungkap Ini Alasannya

Sri Mulyani pun menegaskan, ia bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat mengecek langsung mana daerah yang sudah dan belum mengubah postur anggaran.

"Kami sama-sama memonitor," kata dia.

34 Daerah

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah mendapat laporan ada sejumlah pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona Covid-19.

"Saya melihat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Mendagri, saya minta Menkeu, agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).

Ia merinci bahwa masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.