Polemik Pembebastugasan Dosen Unnes

Soal Sucipto, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian: Rektor Unnes Terburu-buru

Soal pembebasan Sucipto hadi dari dosen, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian: Rektor Unnes Terburu-buru

DOKUMEN PRIBADI DONNY GAHRAL ADIAN
Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Polemik pembebastugasan mantan kepala hubungan masyarakat (humas) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sucipto Hadi Purnomo aka SHP, terus menggelinding bak bola salju.

Sejumlah pihak turut angkat bicara terkait polemik pembebastugasan SHP dari dosen oleh Rektor Unnes, Prof Dr Fathur Rokhman.

SHP dibebastugaskan, karena sejumlah faktor. Antara lain dituding membuat postingan di akun facebook (Fb) pribadinya, yang bernada menghina simbol negara (Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo). Serta keterlibatannya dalam Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristek Dikti (kini Kemendikbud).

Pihak Istana, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) turut angkat bicara mengenai polemil pembebastugasan dosen Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes ini.

Soal Pembebastugasan Sucipto Hadi, Ketum IKA FH Unnes Muhtar Said: Rektor Hanya Cari-cari Kesalahan

Tim EKA Kemendikbud: Sucipto Dibebastugaskan karena Temukan Dugaan Plagiasi Rektor Unnes

Hasil Lengkap dan Klasmen La Liga Spanyol: Real Madird Gagal Raih Kemenangan di Kandang

Hasil Lengkap dan Klasmen Seri A: Tanpa Ronaldo Juventus Tetap di Puncak, Lazio Tempel Ketat

Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, menilai keputusan rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembebastugasan sementara terhadap SHP itu terlalu dini.

Di mana SK tersebut, dikeluarkan secara resmi oleh Rektor Unnes, Prof Dr Fathur Rokhman pada 12 Januari 2020.

“Seharusnya yang bersangkutan diperiksa oleh pihak berwenang terkait statusnya di facebook."

"Bukan langsung dijatuhi sanksi pemberhentian sementara sebagai dosen,” kata Donny saat menghubungi TribunJateng.com  melalui sambungan telepon, Minggu (16/2/2020) sore.

Lebih lanjut dia menyampaikan, harusnya yang bersangkutan diperiksa pihak berwenang terlebih dahulu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Wawancara Khusus dengan Sucipto Hadi, Dosen Unnes yang Dibebastugaskan oleh Rektor

“Jadi, yang bersangkutan harus dibuktikan dahulu apakah melakukan tindak pidana atau tidak."

"Nah, yang punya kewenangan itu adalah aparat penegak hukum, melalui proses penyidikan dan penyelidikan sampai pada proses di Pengadilan,” tutur pengajar di Departemen Filasafat pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indoensia (UI) itu.

Menurutnya, status facebook yang bersangkutan itu tidak bisa dijadikan dasar pembebastugasan SHP.

Hal itu karena belum dibuktikan apakah itu sebagai tindak pidana penghinaan atau tidak.

“Postingan facebook yang bersangkutan itu multitafsir. Jadi biar aparat penegak hukum yang mengusutnya,” terang Donny.

Dosen Unnes Melawan, Dibebastugaskan karena Dituding Hina Jokowi, Tantang Rektor Debat Terbuka

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved