Refleksi Hari Buruh: Takdir Ketimpangan dari Kebijakan Negara

Celah penghindaran pajak terbuka lebar, sementara beban justru lebih terasa bagi kelas menengah dan bawah. Dalam logika Stiglitz, ini bukan sekadar kelemahan sistem, tetapi keberpihakan yang salah arah.

Begitu pun dengan ketimpangan aset, terutama tanah, menjadi akar persoalan yang lebih dalam. Konsentrasi kepemilikan membuat sebagian besar warga negara kehilangan akses terhadap sumber ekonomi paling mendasar.

Reforma agraria dalam konteks ini bukan wacana politik, melainkan koreksi struktural yang menentukan apakah ekonomi akan inklusif atau tetap eksklusif.

Baca juga: Trump Diultimatum, Langkahi Kongres, Abaikan Batas Waktu 60 Hari Perang Iran

Kualitas Layanan Tergantung Kemampuan Bayar

Begitu pun pada sektor pendidikan dan kesehatan, kegagalan negara terlihat jelas. Ketika kualitas layanan bergantung pada kemampuan membayar warga negara, maka ketimpangan direproduksi dari generasi ke generasi. Stiglitz melihat ini sebagai bentuk kegagalan pasar yang paling nyata karena kesempatan hidup ditentukan sejak titik awal sektor kritis paling mendasar.

Akibatnya, pasar tenaga kerja di Indonesia pun juga mencerminkan ketidakseimbangan yang serius. Upah rendah sering dibenarkan atas nama daya saing, padahal yang terjadi adalah dominasi perusahaan atas pekerja. Tanpa serikat pekerja yang kuat dan standar upah yang layak, pasar kerja hanya menjadi alat akumulasi keuntungan sepihak.

Temuan SMERU Research Institute menunjukkan bahwa ketimpangan yang melewati ambang tertentu tidak lagi bisa ditoleransi secara ekonomi. Ia mulai merusak pertumbuhan, memperbesar pengangguran, dan menciptakan instabilitas. Indonesia tidak sedang menuju ke sana, tetapi sudah berada di dalamnya.

Dalam kerangka Stiglitz, kondisi ini berbahaya. Ketika kekayaan terkonsentrasi, daya beli mayoritas melemah. Ekonomi kehilangan basis konsumsi yang sehat. Investasi menjadi spekulatif, bukan produktif. Pertumbuhan yang terlihat tinggi sebenarnya rapuh karena tidak ditopang oleh distribusi yang adil.

Lebih dalam lagi, ketimpangan yang ekstrem menggerus legitimasi negara.

Baca juga: Naik! Harga Minyak Goreng di Pasar Purwokerto Hari Ini Rp 23 Ribu per Liter

Warga negara mulai melihat sistem sebagai sesuatu yang tidak bekerja untuk mereka. Ketidakpercayaan meningkat, kohesi sosial melemah, dan risiko konflik menjadi lebih nyata. Ini bukan teori semata, tetapi pola yang berulang di banyak negara.

Pada akhirnya,  Indonesia harus memilih apakah akan terus mempertahankan ilusi pasar bebas yang timpang atau berani melakukan koreksi struktural. Pendekatan Stiglitz jelas menuntut keberanian politik untuk merombak arah kebijakan. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka,  sementara ketimpangan terus menjadi realitas yang diwariskan turun temurun dengan pola dan krisis yang sama.(Bersambung)