Refleksi Hari Buruh: Takdir Ketimpangan dari Kebijakan Negara

Ringkasan Berita:

• Stiglitz, kita ambil pemikirannya karena ia berdiri kokoh sebagai kritik hidup terhadap ilusi besar ekonomi modern yaitu keyakinan bahwa pasar akan selalu tahu yang terbaik. 
• Ia tidak menolak pasar, tetapi menolak kebodohan kolektif yang mempercayai pasar tanpa koreksi dan sebebas-bebasnya.
• Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, keyakinan ini justru melahirkan kemiskinan serta ketimpangan yang luar biasa brutal.

Penulis:  Yudhie Haryono | CEO Nusantara Centre dan Agus Rizal | Ekonom Univ. MH Thamrin

TRIBUNBANYUMAS.COM - Apa yang harus buruh lakukan saat sekarang? Inilah pertanyaan paling subtantif dalam pertemuan para penulis muda saat kami di Nusantara Centre mengadakan refleksi dan proyeksi pemikiran Joseph Stiglitz bagi Indonesia, 25-26 April 2026, di Depok.

Stiglitz, kita ambil pemikirannya karena ia berdiri kokoh sebagai kritik hidup terhadap ilusi besar ekonomi modern yaitu keyakinan bahwa pasar akan selalu tahu yang terbaik. Ia tidak menolak pasar, tetapi menolak kebodohan kolektif yang mempercayai pasar tanpa koreksi dan sebebas-bebasnya.

Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, keyakinan ini justru melahirkan kemiskinan serta ketimpangan yang luar biasa brutal.

Dan, korban yang tidak tak terelakan adalah "buruh" beserta keluarganya. Dus, mengajak mereka melakukan pemikiran, tulisan dan tindakan besar menjadi keharusan, agar tidak makin paria.

Indonesia hari ini terjebak dalam paradoks klasik. Pertumbuhan ekonomi dijaga, angka makro dipoles, tetapi jurang kaya miskin melebar tanpa rasa bersalah.

Pembangunan dibanggakan, tetapi distribusi diabaikan. Di titik ini, kritik Stiglitz menjadi tamparan keras karena ia melihat ketimpangan bukan sebagai kegagalan teknis, melainkan kegagalan moral dalam kebijakan.

Baca juga: MinyaKita Mendadak Langka di Purwokerto saat Harga Minyak Goreng Melonjak

Ia menegaskan satu hal yang sering dihindari para pembuat kebijakan. Ketimpangan adalah pilihan. Negara memilih siapa yang diuntungkan dan siapa yang ditinggalkan.

Pajak Longgar pada yang Kaya

Ketika pajak longgar terhadap yang kaya, ketika akses tanah terkonsentrasi, ketika pendidikan berkualitas hanya untuk yang mampu, maka negara sedang merancang ketimpangan secara sistematis.

Masalahnya diperparah oleh mitos besar tentang pasar sempurna. Dalam realitas Indonesia, pasar tidak pernah netral. Informasi tidak merata, akses modal timpang, dan kekuatan tawar condong ke pemilik kapital.

Dalam kondisi seperti ini, membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi sama saja dengan menyerahkan keadilan kepada mekanisme yang sejak awal tidak adil.

Stiglitz menolak sikap negara yang hanya menjadi penonton dan pasif. Ia mendorong negara untuk turun tangan secara aktif dan terukur.

Regulasi sektor keuangan, kontrol terhadap praktik monopoli, hingga kebijakan industrial yang menciptakan lapangan kerja harus dijalankan dengan keberanian politik, bukan sekadar retorika dan wacana administratif.

Salah satu medan yang paling nyata adalah kebijakan pajak. Indonesia masih terlalu lunak terhadap kelompok super kaya dan korporasi besar.