Melawan atau Hanyut Dalam Tekanan

Dengan pendekatan sektoral yang utuh menyeluruh, termasuk pendekatan spasialnya, maka operasi pembentukan modal domestik itu akan memengaruhi rumah tangga dan korporasi.

Baca juga: Riset Nusantara Centre: Industri Jamu Besar Budaya, Kecil Ekonomi

Efek berlapisnya adalah seperti dikampanyekan saat ini, no one leave behind, atau tidak ada yang tertinggal dan tersingkir atau terpinggirkan.

Kerangka berpikir demikian menunjukkan Soemitro tidak berpikir jangka pendek dan nyaris menolak ditundukkan oleh jargon “biarkan pasar mencari keseimbangan sendiri” dan “in the long term we are all death”, suatu ungkapan terkenal dari John Maynard Keynes. Dia sadar pasar tidak netral. Pasar bergerak oleh kekuatan politik dan ekonomi yang ada di belakangnya.

Hari ini hal itu terbukti bagaimana Donald Trump menentukan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang sebenarnya tidak mengindikasikan kesetaraan para pihak yang bertransaksi. Sehingga yang muncul adalah eksternalitas negatif dan kegagalan tumbuh berkembangnya keseimbangan sosial ekonomi. Padahal keseimbangan ini bertujuan mengatasi kemiskinan struktural.

Untuk kepentingan mengatasi hal itu dan dalam rangka mengoptimalkan utilitas pasar domestik, Soemitro pun melihat bank layak tunduk pada arsitektur keuangan yang dibangun negara.

Perbankan tidak boleh menjadi bayang-bayang pemerintahan. Perspektif anak Margono Djojohadikusumo ini menunjukkan masalah orientasi akumulasi kapital yang berhadapan dengan keseimbangan sosial yang intinya adalah berbagi.

Maka Soemitro masuk ke dalam pilihan prioritas antara pertumbuhan lebih dulu atau berbagi sumber daya.

Opsi masalah perencanaan pembangunan itu adalah pembangunan menyeluruh atau parsial. Ini masalah titik keberangkatan membangun dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Justru dengan titik pijak ini, perjalanan panjang yang akan ditapaki bangsa dan negara harus diisi dengan pola pikir strategis untuk suatu jangka waktu panjang.

Sayangnya banyak ekonom yang lebih dulu belajar administrasi publik di Barat lebih mengutamakan melihat kelemahan domestik, berorientasi pada pendapatan fiskal, dalam rancangan industri substitusi impor yang tidak dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, Pasal 33 UUD 1945.

Mereka, kaum neoliberal itu biasanya berargumen tentang kelemahan modal, tidak punya teknologi, struktur pasar yang belum sehat, rendahnya produktivitas, dan layanan birokrasi yang lamban berbelit.

Memang di awal Orde Baru berkuasa, Indonesia sudah menghadapi tekanan struktural karena warisan kolonial.

Yakni membayar utang 4,3 miliar gulden yang diperjanjikan dalam Konferensi Meja Bundar, masuk kembali menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, akrab dengan pemodal melalui UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, memberi ruang bergerak nyaman bagi Freeport dan perusahaan minyak AS, serta patuh pada model perbankan Barat.

Sebagian ekonom dari Barat menyebut kebijakan era Soeharto adalah liberalisasi setengah hati. Padahal dengan devaluasi rupiah sebanyak tujuh kali, hal itu menunjukkan perekonomian Indonesia dalam tekanan struktural eksternal yang kuat.

Tekanan ini bermula dari desain State Department of USA pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang kemudian menjadi UU No. 9 Tahun 1949.

Baca juga: Dipenjara Uang Itu Manusia Modern

Segelintir ekonom dan kalangan intelektual lainnya menyadari tekanan struktural itu karena IMF, Bank Dunia, dan WTO (dahulu GATT) adalah lembaga yang menjajah melalui sistem perekonomian, standarisasi indikator, instrumentasi kelembagaan dan ukuran kepatuhan, serta timbangan reputasi.