HMI, PMII dan IMM Tegas Tolak Pilkada lewat DPRD: Jangan Ambil Alih Suara Rakyat!

Ringkasan Berita:

• PMII, HMI, dan IMM tegas menolak wacana Pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digulirkan oleh sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintahan, ditolak 
• Menurut mereka, suara rakyat adalah sebuah kemewahan dalam pemilu.
• Mereka menegaskan, mestinya wacana yang dilontarkan partai politik bukanlah terkait Pilkada lewat DPRD, tetapi membenahi dulu kinerja DPRD.

TRIBUNBANYUMAS.COM -VIDEO- Organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Banyumas dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Isalam (HMI), angkat bicara terkait wacana Pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digulirkan oleh sejumlah partai politik koalisi pendukung pemerintahan.

Mereka dengan tegas menolak mentah-mentah ide tersebut.

Dalam sebuah podcast Tribun Topic Tribunbanyumas.com, PMII yang diwakili Alfaikar Wildan Azza, Ketua IMM Purwokerto Annisa Nukhoni, dan Yasin Mujtahidin dari HMI, dengan tegas ketiganya tetap menginginkan pemilihan langsung.

Dalam azas demokrasi, jelas pemilihan kepala lewat DPRD sudah tidak sesuai lagi. Apalagi itu dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut mereka, alasan biaya tinggi dalam Pilkada sebenarnya bisa ditekan jika masing-masing calon mengedepankan kejujuran.

Alfaikar menegaskan, tidak bisa dipungkiri dalam Pilkada langsung masih terjadi "pasar bebas". 

"Sehingga yang dipilih yang banyak isi tasnya ketimbang kualitasnya," ungkapnya.

Baca juga: Wacana  Pilkada lewat DPRD, Kahmi Jateng: Alumni HMI Harus Kedepankan Hati Nurani dan Keislaman

Meski begitu, itu hanya soal strategi saja. 

"Bukan berarti saya setuju Pilkada lewat DPRD, tidak. Pilkada langsung masih jadi pilihan. Yang perlu diperbaiki adalah masyarakat. Ya mari kita edukasi mereka agar  biaya pilkada tidak besar," ungkapnya.

Sementara itu, Annisa juga menegaskan Pilkada langsung perlu ditingkatkan kualitas pemilunya. 

"Jika selama ini belum berjalan sesuai harapan, maka para penyelenggara pemilu patut dipertanyakan. Mereka mestinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga praktik money politics tidak terjadi," tandasnya.

Sedangkan Yasin menambahkan, bahwa pemilu langsung sudah berjalan beberapa kali. Artinya sudah ada kemajuan-kemajua.

"Jika dikembalikan ke DPRD, maka ini mencederai semangat reformasi. Malah nanti semakain menurun demokrasinya," jelasnya.

Selain itu, jika dipilih lewat DPRD, maka akan mengurangi legitimasi rakyat.

Selengkapnya, bisa disimak dalam podcast: https://www.youtube.com/watch?v=u_v947QHxQw. (aji)