Wacana Pilkada lewat DPRD, Ikut Koalisi Pemerintah atau Tekanan Publik? Begini Analisis Pengamat!

Ringkasan Berita:

• Partai-partai koalisi pemerintah antara lain; Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem, menggulirkan Pilkada lewat DPRD

• Ada kesan elite politik takut terhadap rakyat, sehingga menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

• Masyarakat kini kerap "menghukum" seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka ketika momen pemilu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Partai-partai yang mewacakan itu antara lain; Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Secara tegas, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal.

Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.

Baca juga: Awaluddin Muuri Terima Rp1,8 M dari Korupsi Pengadaan Lahan, Untuk Kampanye Pilkada Cilacap

Demokrat Dilematis

Di sisi lain, Pengamat Politik Arifki Chaniago menyoroti Partai Demokrat yang kini berada dalam posisi politik menyerupai simalakama dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Di satu sisi, Demokrat tak ingin terlalu jauh berseberangan dengan partai-partai koalisi pemerintah yang tengah mengonsolidasikan kekuasaan.

Namun di sisi lain, partai ini juga memiliki kepentingan elektoral untuk tetap menjaga kedekatan dengan aspirasi rakyat.

Arifki menilai Demokrat bukan sekadar soal teknis mekanisme pilkada, melainkan menyangkut arah besar dan konsistensi iman politik partai ke depan. 

Partai berlambang mercy itu kini berada di persimpangan antara menjaga kenyamanan elite koalisi atau mempertahankan positioning sebagai partai yang masih menjual narasi demokrasi elektoral dan kedekatan dengan pemilih.

“Demokrat tidak bisa sepenuhnya melawan arus koalisi pemerintah, tapi juga tidak mungkin mengabaikan suara publik. Terlalu condong ke elite berisiko menjauhkan mereka dari basis pemilih,” kata Arifki dalam pesan yang diterima, Selasa (30/12/2025).

Situasi ini menjadi semakin sensitif karena Demokrat memiliki figur utama, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang secara politik nyaris “wajib hukumnya” diproyeksikan sebagai calon wakil presiden atau bahkan calon presiden pada Pilpres 2029. 

Baca juga: Dwi Hartono, Otak Penculikan Kacab Bank BUMN Hampir Ikut Pilkada Pemalang. Ambil Formulir di PKB