Akankah Suara Rakyat Dikebiri lewat Pilkada Tidak Langsung? Dewan Jangan Jadi Stempel Eksekutif!

Ringkasan Berita:

• Sejumlah partai politik menginginkan kepala daerah dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

• Alasannya klise, karena biaya kampanye tinggi 

• Biaya tinggi sebenarnya tidak akan terjadi manakala penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

TRIBUNBANYUMAS.COM –VIDEO- Wacara pemilihan kepala daerah lewat DPRD tengah menghangat.

Hal itu seiring dengan usulan sejumlah partai politik yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Jika alasan di balik usulan itu adalah karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal, maka hal itu patut untuk dipertanyakan.

Pasalnya, munculnya biaya kampanye tinggi, karena adanya ‘pembiaran’ money politics.

Hal itu sebetulnya tidak akan terjadi manakala penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Bagaimana tidak, praktik money politics mestinya tidak terjadi jika ada penindakan tegas terhadap pelaku maupun penerima money politics.

“Jarang sekali ada pelaku money politics ditindak secara pidana. Jika pun ada yang ditindak, paling sanksi administrative,” tandas Aji, Content Manager Tribunbanyumas.com dalam podcast ‘BRISIK!’, Kamis (8/1/2026).

Karena itu, Aji menyarankan sebelum keputusan diketok soal Pilkada lewat DPRD, maka sebaiknya perlu diperbaiki dulu kinerja DPRD.

Baca juga: Wacana Pilkada lewat DPRD, Ikut Koalisi Pemerintah atau Tekanan Publik? Begini Analisis Pengamat!

Sebab, sejauh ini yang jadi sorotan adalah kinerja DPRD yang tidak optimal. Fungsi DPRD sebagai legislasi, budgeting dan pengawasan, sejauh ini belum berjalan dengan baik.

“Kesannya, DPRD ini hanya sekadar stempel untuk eksekutif. Tidak ada kritik-kritik tajam yang disuarakan sebagai representative suara rakyat,” ungkapnya.

Sementara itu, Khoirul Muzakki selaku editor Tribunbanyumas.com, menilai usulan Pilkada lewat DPRD bukan persoalan setuju atau tidak setuju, tetapi lebih kepada perilaku politisi dulu yang perlu diperbaiki.

“Money politics tidak akan terjadi jika tidak ada yang memberi. Lha yang memberi siapa? Ya oknum politisi,” tanyanya.

Untuk itu, ia tidak sepakat jika Pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Sebab, hal itu akan mencederai rakyat. (aji)