Diklaim Tak Ada Bukti, 17 Bus Warga Pati Siap Kawal Sidang Perdana Sudewo

Ringkasan Berita:

• Sekitar 1.000 pendukung setia Bupati Pati nonaktif Sudewo akan mengawal sidang perdana dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6/2026). 
• Massa yang terdiri dari petani hingga warga biasa ini berangkat menggunakan 17 bus dari masing-masing kecamatan. 
• Koordinator loyalis, Fatkhur Rahman, menegaskan aksi berjalan damai. 
• Pihaknya juga meyakini Sudewo tidak bersalah, lantaran barang bukti uang disita KPK dari tangan para kades.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Ratusan hingga seribuan orang pendukung sekaligus loyalis Bupati Pati nonaktif, Sudewo, bersiap untuk bertolak menuju Kota Semarang pada Senin (15/6/2026) pagi.

Rombongan besar ini memiliki satu tujuan utama, yakni mengawal jalannya persidangan perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Kepastian pergerakan massa tersebut disampaikan langsung oleh Direktur LBH Pemuda Djoeang yang juga bertindak sebagai Koordinator Loyalis Bupati Pati Nonaktif Sudewo, Fatkhur Rahman. Melalui pesan singkat, ia membeberkan estimasi jumlah massa yang akan turun ke jalan.

Baca juga: Sidang Perdana Korupsi, 1.000 Loyalis Eks Bupati Pati Sudewo Geruduk Pengadilan Tipikor Semarang

"Besok pagi sekitar seribu orang akan berangkat ke Semarang. Ada 17 bus yang berangkat," ujar Fatkhur saat dikonfirmasi oleh TribunJateng.com via pesan WhatsApp.

Menurut penjelasan Fatkhur, skema pemberangkatan massa tidak dilakukan dari satu titik kumpul, melainkan diberangkatkan secara terpisah dari wilayah kecamatan masing-masing loyalis. Untuk memastikan kelancaran, di setiap kecamatan telah ditunjuk seorang koordinator lapangan yang bertugas mengatur alur pergerakan rombongan.

Lebih lanjut, Fatkhur menegaskan bahwa berbagai elemen masyarakat Pati akan turut hadir memberikan dukungan moril secara langsung di kompleks pengadilan. Unsur massa tersebut sangat beragam, mulai dari kelompok masyarakat umum, kelompok tani, hingga jaringan basis loyalis Sudewo lainnya.

Pihaknya juga memberikan garansi dan menegaskan bahwa aksi massa esok hari akan dilakukan secara damai, dengan tetap menjunjung tinggi serta mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan pengadilan.

Meski membawa sejumlah alat peraga seperti poster dan spanduk tuntutan, massa sebelumnya sudah diinstruksikan dengan tegas untuk bersikap tertib. Tujuan utama kedatangan mereka murni untuk menunjukkan bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral terhadap sang bupati nonaktif yang tengah tersandung kasus hukum.

Sebelumnya, ketika dimintai pendapat mendalam terkait substansi kasus yang sedang berjalan, Fatkhur secara terbuka menyatakan keyakinan penuhnya bahwa Sudewo sama sekali tidak bersalah.

Berdasarkan informasi terkini yang berhasil dia himpun dari tim penasihat hukum di Jakarta, tuduhan korupsi yang dialamatkan tersebut nyatanya ikut menyeret tiga orang Kepala Desa (Kades) sebagai tersangka lain. Kendati demikian, pihak barisan loyalis memilih untuk tetap memusatkan fokus pada pembelaan terhadap sosok Sudewo.

Fatkhur lantas membeberkan bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait kepemilikan barang bukti antara Sudewo dan para kepala desa yang ikut terseret. Menurut catatannya, lembaga antirasuah tidak menemukan satu pun bukti keterlibatan Sudewo dalam aliran dana haram yang saat ini tengah diperkarakan.

"Kami berkeyakinan karena alat bukti tidak cukup maka kami meyakini bahwa Pak Sudewo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (melakukan korupsi atau pemerasan)," kata Fatkhur secara tegas tanpa ragu.

Ia turut menambahkan, sejumlah uang yang sebelumnya telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada publik, seluruhnya disita langsung dari tangan para kepala desa, dan bukan dari tangan Sudewo.

"Uang yang kemarin sudah diriliskan oleh KPK itu kan barang bukti disita oleh teman-teman kepala desa, sedangkan dari Pak Sudewo sendiri tidak ada yang disita," pungkasnya sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada sepeser pun aliran dana korupsi yang bermuara ke kantong Bupati Pati nonaktif tersebut. (mzk)