Pendopo Diduduki Jam 17.09, Bupati Sadewo Sepakat Tolak BBM Naik

Ringkasan Berita:

• Mahasiswa Banyumas Raya Marah menduduki Pendopo Si Panji pada Sabtu (13/6/2026) usai bakar ban dan saling dorong. 
• Mereka menuntut turunnya harga BBM, sembako, penyetopan MBG, hingga mendesak presiden mundur. 
• Bupati Sadewo menemui massa dan menolak menandatangani format kertas mahasiswa karena tujuan surat tak jelas. 
• Namun, ia berjanji akan membuat surat resmi untuk membawa aspirasi 5 tuntutan tersebut ke pemerintah pusat di Jakarta.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banyumas Raya Marah di depan Kantor Bupati Banyumas, Sabtu (13/6/2026), akhirnya ditemui langsung oleh bupati.

Di tengah riuhnya tuntutan, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, secara tegas menyatakan siap membawa aspirasi para pengunjuk rasa tersebut ke Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Sadewo setelah massa aksi berhasil merangsek masuk dan menduduki area Pendopo Si Panji, usai sempat terjadi insiden saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga.

Baca juga: Terungkap! Motif Cucu di Banyumas Bunuh Nenek dan Selingkuhannya demi Kuasai Harta

"Kami sudah mengaspirasikan, kami akan bawa aspirasi tersebut. Kami akan bawa ke Jakarta," kata Sadewo di hadapan massa mahasiswa.

Aksi unjuk rasa tersebut memang sempat diwarnai ketegangan, berupa aksi dorong-mendorong antara barisan mahasiswa dan tameng aparat keamanan.

Massa juga sempat membakar ban bekas sebagai bentuk luapan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak memihak kepada rakyat kecil.

Setelah beberapa waktu berunjuk rasa dan berorasi di depan gerbang kantor bupati, massa pada akhirnya berhasil masuk dan menduduki Pendopo Si Panji tepat pada pukul 17.09 WIB.

Dalam jalannya aksi tersebut, para demonstran menyoroti berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani pundak masyarakat saat ini.

Mereka mengkritik keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, mengutuk kebijakan efisiensi anggaran, mendesak evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyoroti proyek Koperasi Desa Merah Putih, hingga mengecam kembalinya praktik militerisme.

Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan lima tuntutan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan DPRD Banyumas, agar segera diteruskan kepada jajaran pemerintah pusat.

Menanggapi rentetan tuntutan tersebut, Sadewo menyatakan siap menjadi jembatan dan pengantar aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat di Senayan maupun Istana.

Namun, ia memberikan catatan dan meminta agar surat tuntutan yang dibuat mahasiswa dilengkapi dengan tujuan yang jelas, sehingga dapat diproses secara administratif.

"Saya minta supaya ditambah suratnya kepada siapa, tujuannya harus ada nih. Kalau surat ini tidak ada tujuannya nanti kita susah. Kepada eksekutif, eksekutifnya siapa. Kepada presiden, saya akan bersurat pada presiden yang menjadi pengantar surat ini," kata bupati memberikan arahan.

Sadewo menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat publik tidak dapat secara asal langsung menandatangani format surat kosong yang dibawa mahasiswa saat itu juga.

Meski demikian, ia menjamin dan memastikan substansi tuntutan mahasiswa tetap akan dituangkan dalam draf surat resmi yang akan segera diteruskan ke pemerintah pusat.