Sadewo Tolak Tanda Tangan, Mahasiswa Ancam Bawa Massa Dua Kali Lipat

Ringkasan Berita:

• Ratusan mahasiswa dalam aksi Banyumas Raya Marah mendesak Bupati Sadewo Tri Lastiono meneruskan tuntutan ke pusat pada Sabtu (13/6/2026). 
• Meski tak menandatangani berkas mahasiswa secara langsung, bupati berjanji akan merilis surat resmi pada Jumat mendatang. 
• Wapresma UIN Saizu, Zulfan Azmi, menyatakan menghormati birokrasi pemda. 
• Namun, mahasiswa mengancam akan turun dengan massa dua kali lipat jika janji tersebut hanya isapan jempol belaka.

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Ratusan massa dari aksi Banyumas Raya Marah mendesak agar tuntutan mereka segera diteruskan ke pemerintah pusat melalui Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono.

Namun demikian, bupati rupanya memilih untuk tidak menandatangani dokumen tuntutan yang disodorkan oleh pihak mahasiswa.

Meski urung membubuhkan tanda tangan secara langsung, bupati berjanji akan segera menyiapkan surat resmi dari pemerintah daerah yang nantinya akan diteruskan ke tingkat nasional.

Baca juga: Pendopo Diduduki Jam 17.09, Bupati Sadewo Sepakat Tolak BBM Naik

Sikap dan kompromi tersebut pada akhirnya bisa diterima oleh perwakilan mahasiswa setelah dilakukan dialog alot di Pendopo Si Panji, Kantor Bupati Banyumas, Sabtu (13/6/2026).

Wakil Presiden Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto, Muhammad Zulfan Azmi, mengatakan bahwa hasil audiensi dengan Bupati Banyumas menghasilkan sebuah kesepakatan, yakni tuntutan mahasiswa akan diteruskan melalui mekanisme resmi persuratan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, apa yang telah kami sampaikan hari ini sudah disepakati oleh Bupati. Beliau menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang kami bawa akan diteruskan. Nantinya akan dibentuk surat resmi dan menurut informasi dari beliau, surat tersebut akan selesai pada hari Jumat," kata Zulfan kepada Tribunbanyumas.com.

Menurut pemaparannya, setelah draf surat tersebut selesai disusun, pemerintah daerah berjanji akan mempublikasikannya ke ruang publik terlebih dahulu sebelum resmi diteruskan ke tingkat nasional.

"Setelah surat itu selesai, akan ada publikasi dari pemerintah daerah. Setelah dipublikasikan, surat tersebut akan diteruskan ke tingkat nasional," ujarnya menegaskan alur pelaporan.

Zulfan kembali menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa oleh barisan mahasiswa dalam aksi demonstrasi tersebut bukan semata-mata hanya suara kaum mahasiswa. Lebih dari itu, aspirasi itu juga mewakili keresahan masyarakat Banyumas terhadap berbagai persoalan nasional yang sedang menjadi sorotan tajam.

"Jadi tuntutan yang kami suarakan hari ini bukan hanya keresahan mahasiswa, tetapi juga keresahan masyarakat Banyumas secara umum," katanya.

Terkait fakta bahwa tuntutan telah diterima namun mahasiswa tidak mendapatkan tanda tangan langsung dari Bupati Banyumas pada dokumen draf yang mereka ajukan, Zulfan turut memberikan penjelasan mendetail.

Ia mengungkapkan, pihaknya sejak awal aksi memang sempat meminta adanya penandatanganan secara langsung di tempat sebagai bentuk komitmen konkret dari pemerintah daerah. Namun, Bupati tetap memilih untuk menggunakan jalur mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan birokrasi.

"Semua proses juga sudah terdokumentasi dalam video. Kami mendengar langsung Bupati membacakan tuntutan yang kami ajukan, kemudian beliau menyatakan menyepakati dan akan menyampaikan tuntutan tersebut ke tingkat nasional," ujarnya membeberkan jaminan pembuktian.

Menurut pandangan Zulfan, rekaman dokumentasi tersebut sudah menjadi bukti kuat bahwa pemerintah daerah menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.

"Memang Bupati bersikeras tidak ingin menandatangani dokumen tuntutan secara langsung. Menurut beliau ada mekanisme tersendiri yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah," katanya.