Idap Disabilitas, Pengacara Protes Tersangka Mahasiswa Udinus terkait Bom Molotov Tetap Ditahan

Ringkasan Berita:

• Dua mahasiswa Udinus masing-masing berinisial MHF (20) warga Bogor dan AGF (21) alias Kaye warga Kuningan, Jawa Barat, tersangka kasus pelemparan bom molotov saat aksi demonstrasi 29 Agustus 2025 lalu dilimpahkan ke kejaksaan pada Rabu (19/11/2025).

• Kedua tersangka tampak didampingi keluarga dan sejumlah temannya.

• Keluarga korban dan pihak kampus sebelumnya telah mengupayakan agar kedua mahasiswa tersebut tidak diproses secara hukum, sebab, satu tersangka M.HF merupakan disabilitas mental 

TRIBUNBANYUMAS.COM,SEMARANG - Dua mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelemparan bom molotov saat aksi demonstrasi 29 Agustus 2025 lalu, dilimpahkan ke Kejaksaan, Rabu (19/11/2025).

Kedua tersangka mengenakan rompi tahanan warna oranye saat diserahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Semarang. 

Dua mahasiswa itu masing-masing berinisial MHF (20) warga Bogor dan AGF (21) alias Kaye warga Kuningan, Jawa Barat.  

Kedua tersangka tampak didampingi keluarga dan sejumlah temannya.

Langkah polisi tersebut diprotes oleh pengacara kedua tersangka.

Pasalnya, satu tersangka MHF merupakan disabilitas mental dan tindakan mereka dilakukan secara spontanitas.

Selain itu, keluarga korban dan pihak kampus sebelumnya telah mengupayakan agar kedua mahasiswa tersebut tidak diproses secara hukum.

"Iya, kami menilai kasus ini dipaksakan," jelas kuasa hukum kedua mahasiswa, Muhammad Alfin Aufillah Zen kepada Tribun di kantor Kejari Semarang.

Alfin menyebut, kasus ini terkesan dipaksakan karena kedua mahasiswa tersebut membuat bom molotov bukan untuk mencelekai seseorang.

Dalam kasus ini juga tidak ada korban yang ditimbulkan.

Baca juga: Polisi Saksi Kunci Kematian Dosen Untag Semarang Ditahan 20 Hari, Langgar Kode Etik Polri

"Kedua mahasiswa melempar bom molotov bertujuan untuk memecah kerumuman supaya tidak terjadi gesekan antara pendemo dengan polisi bukan untuk melukai," katanya.

Menurutnya, kedua mahasiswa tersebut hanya berniat menyuarakan suara masyarakat saat aksi demonstrasi sehingga sanksi yang diberikan hanya cukup diberikan pembinaan di kampusnya bukan justru ditarik ke kasus pidana.

 Ketika kasus dipidanakan terkesan sebagai upaya kriminalisasi untuk membungkam suara mahasiswa.

"Kami meminta aparat bisa memberikan keadilan. Apalagi salah satua mahasiswa MHF mengidap penyakit psikologis dan kejiwaan atau Disabilitas Mental ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder serta Autisme atau Gangguan Spektrum Autisme GSA)," ujarnya.

Alfin menyebut, keluarga korban dan pihak kampus sebelumnya juga telah mengupayakan agar kedua mahasiswa tersebut tidak dijerat kasus pidana. Namun, upaya itu gagal.